Wujudkan Nelayan Mandiri, Maju, dan Berdaya Saing, Pemerintah Perkuat Kelembagaan Nelayan

203
Dok. Humas DJPT

KKPNews, Semarang – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) berkomitmen untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan nelayan. Untuk mewujudkan hal tersebut, DJPT KKP bersinergi dengan berbagai pihak melakukan temu koordinasi teknis penguatan kelembagaan nelayan tahun 2019 (wilayah tengah) selama tiga hari, 13-15 Agustus 2019, di Star Hotel, Semarang.

Kegiatan yang diikuti oleh 70 peserta dinas yang membidangi perikanan dari 28 Kabupaten/Kota 9 Provinsi di Pulau Jawa dan Kalimantan ini bertujuan untuk sinkronisasi program kegiatan pusat-daerah dan penyamaan persepsi dalam hal pembinaan dan pendampingan kelompok usaha bersama (KUB) nelayan. Kegiatan ini juga menghadirkan cerita sukses peran Dinas Kab. Kendal dan Kota Batam dalam hal pembinaan KUB, termasuk penilaian kelasnya. Field trip juga dilaksanakan ke 2 KUB pemula dan madya di Kab. Kendal untuk mendapatkan pembelajaran langsung.

Sinergi peran yang saling mendukung sangat diperlukan guna mewujudkan kelompok usaha bersama nelayan yang mandiri, maju, dan berdaya saing, utamanya antara KKP, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan para Penyuluh Perikanan.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar, salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah belum tumbuhnya kelembagaan nelayan yang kuat dan mandiri. Banyak bermunculan kelompok usaha nelayan dadakan yang hanya dibentuk untuk tujuan mendapatkan bantuan pemerintah, setelah itu bubar.

Untuk itu perlu ada upaya meningkatkan kemampuan kelompok nelayan agar lebih berdaya saing. Salah satunya adalah melalui penumbuhan dan penguatan kelembagaan nelayan, baik itu dalam bentuk KUB atau bahkan menjadi koperasi nelayan.

“KUB ini terus kita dorong agar dapat naik kelas menjadi koperasi nelayan. Kita gandeng Kementerian Koperasi dan UKM untuk bersama-sama bersinergi dan memperkuat kelembagaan nelayan agar dapat mewujudkan kemandirian nelayan itu sendiri,” ungkap Zulficar.

Sektor kelautan dan perikanan pada kurun 5 tahun terakhir telah menjadi sektor utama di dalam pembangunan ekonomi nasional. Nelayan memiliki andil besar berperan dalam menyokong perekonomian bangsa pada sektor ini

“Nelayan sebagai stakeholder utama KKP menjadi target prioritas dalam pembangunan sektor perikanan Indonesia. Berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perikanan tangkap difokuskan untuk penguatan stakeholder utama, yakni masyarakat nelayan,” tegasnya.

Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Frits P. Lesnussa mengungkapkan, jumlah nelayan Indonesia yang mencapai 2,7 juta memiliki potensi yang besar. Pembinaan nelayan akan lebih efektif dengan mengarahkan mereka membentuk kelompok pemberdayaan melalui KUB atau koperasi nelayan.

“Saat ini sudah ada Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 6/PER-DJPT/2019 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama yang bisa digunakan sebagai panduan teknis bagi pihak-pihak terkait. Juknis ini akan terus kita sosialisasikan agar terimplementasikan dengan baik sampai ke daerah,” tutur Frits.

Frits juga berharap kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan untuk dapat terus bekerja bersama dan menjaga secara konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan buat KUB nelayan.

“Bukan hanya pekerjaan yang berhenti setelah program selesai dilaksanakan, melainkan berkelanjutan untuk memantau perkembangan keaktifan KUB nelayan secara periodik,” ujarnya. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments