Urus Perizinan Dalam Waktu Singkat di Gerai Perizinan Muara Angke

87
Direktur Perizinan dan Keneleyanan Saifuddin menyerahkan dokumen perizinan secara simbolis kepada pelaku usaha yang mengikuti gerai perizinan di PP Muara Angke, Sabtu (3/2)

KKPNews, Muara Angke – Selama 5 hari, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar gerai perizinan di Pelabuhan Perikanan (PP) Muara Angke. Gerai perizinan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) bertujuan untuk mempercepat akses perizinan dengan sistem jemput bola langsung ke pelaku usaha.

Selama gerai berlangsung pada tanggal 30 Januari hingga 3 Februari 2018, sebanyak 36 dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) telah diterbitkan. Selain itu terbit pula 164 dokumen cek fisik kapal yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 53 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 48 kapal dan dengan PNBP lebih dari Rp 5 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Saifuddin menjelaskan gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP. Ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan diluar ketentuan.

“Artinya, kami sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan,” kata Saifuddin.

Nelayan di Muara angke juga diharapkan melaporkan hasil tangkapan melalui logbook dengan benar dan tepat waktu sehingga stock ikan di setiap WPP terpantau dengan baik. ”Pemilik kapal diharapkan juga meningkatkan transparanasi hasil tangkapan agar pelaporan SPT sesuai riel yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan nelayan dan perikanan yang berkelanjutan”, ujar Saifuddin lebih lanjut.

Lebih jauh Saifuddin mengharapkan pemilk kapal yang sudah beralih dari izin daerah ke pusat agar memperhatikan asuransi para ABK dan Nahkoda dengan manajemen perusahaan yang baik. (CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments