Tingkatkan Pengawasan Kedaulatan Kelautan dan Perikanan, KKP-TNI Tanda Tangani MoU Kerjasama

185
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta (11/2). Dok. Humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa

KKPNews, Jakarta –┬áKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengawal visi-misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini diwujudkan oleh KKP melalui misi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa melalui pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan pilar kedaulatan kelautan dan perikanan, KKP dan TNI melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (11/2).

MoU ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mewakili pihak KKP dan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mewakili pihak TNI.

MoU ini akan memperat jalinan kerjasama antara KKP-TNI dalam bidang pelaksanaan program penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Nusantara.

Sejak tanggal ditandatanginya, MoU ini akan berlaku selama 5 (lima) tahun mendatang. Berlakunya MoU ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang jangka waktunya masih berlaku. Meskipun begitu, dengan berlakunya MoU baru ini, Kesepakatan Bersama antara KKP dan TNI AL Nomor KKP 04/MEN-P/KB XII/2014 dan Nomor PKB/17/XII/2014 tentang Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan pada tanggal 1 Desember 2014 akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam memberantas kedaulatan, KKP telah berupaya memberantas illegal, unreported, and underregulated (IUU) fishing melalui kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya TNI, untuk menegakkan hukum di seluruh perairan Nusantara. Sinergi antara KKP-TNI ini diharapkan akan terus mewujudkan visi-misi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (ERB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (66.7%)
  • Tidak Peduli (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments