Tingkatkan Pemantauan Perikanan dan Perkuat Akses Pasar, KKP Sepakati PKS dengan 11 Universitas dan MDPI

95
Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar melakukan penandatanganan kerjasama pemantauan perikanan dengan perwakilan pihak yang mewakili 11 universitas yang tersebar di 11 WPPNRI, Jumat (22/3). Dok. Humas DJPT

KKPNews, Makassar – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), hari ini, Jumat (22/3) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan 11 Universitas di Indonesia dan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI). Penandatanganan PKS tersebut dilaksanakan di sela penyelenggaraan kuliah umum bertajuk “Transformasi Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap: Ikan Melimpah Nelayan Sejahtera, Justru di Laut Kita Jaya” yang digelar di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Mengawali sambutannya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar menyampaikan bahwa “Laut adalah Masa Depan Bangsa”, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mencanangkan 3 (tiga) pilar utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan, yaitu: kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

Sebagai rangkaian upaya untuk mencapai keberlanjutan sumber daya ikan, DJPT telah melaksanakan berbagai pembenahan, di antaranya pembenahan perizinan, pembangunan pelabuhan perikanan, dan penguatan pendataan operasional penangkapan ikan. Berkaitan dengan pendataan operasional penangkapan ini, terutama perihal pemantauan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, mulai tahun 2019 DJPT melakukan terobosan yaitu bekerja sama dengan universitas, menempatkan mahasiswa sebagai observer on board.  “Kerja sama ini penting agar cakupan observer kita lebih luas,” tutur Zulficar.

Zulficar mengungkapkan, ruang lingkup kerja sama dengan universitas meliputi: 1) Peningkatan kapasitas pengumpulan dan pengolahan data operasional penangkapan ikan; 2) Pengumpulan data operasional penangkapan ikan, dan; 3) Pengolahan dan analisis data operasional penangkapan ikan.

PKS ini dilakukan antara DJPT dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari 11 universitas yang mewakili 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Kesebelas Universitas tersebut adalah 1) Universitas Maritim Raja Ali Haji (WPPNRI 711); 2) Universitas Diponegoro (WPPNRI 712); 3) Universitas Hasanuddin (WPPNRI 713); 4) Universitas Haluoleo (WPPNRI 714); 5) Universitas Khairun (WPPNRI 715); 6) Universitas Sam Ratulangi (WPPNRI 716); 7) Universitas Papua (WPPNRI 717); 8) Universitas Pattimura (WPPNRI 718); 9) Universitas Riau (WPPNRI 571); 10) Universitas Syiah Kuala (WPPNRI 572), dan; 11). Universitas Brawijaya (WPPNRI 573).

Sementara itu, ruang lingkup PKS dengan MDPI meliputi pengumpulan data; penguatan kelembagaan; pengembangan teknologi; pelaksanaan Harvest Strategy; dan penguatan akses pasar internasional bagi produk Indonesia yang berasal dari nelayan kecil.

“Saya berharap, adanya perjanjian kerja sama KKP dengan universitas dan Yayasan MDPI ini dapat berkontribusi bagi kemajuan pendidikan kelautan dan perikanan di tanah air serta mendorong pembangunan perikanan Indonesia,” terangnya.

PKS antara DJPT dengan 11 Universitas dan Yayasan MDPI ini akan berlaku selama 3 tahun. Adapun data-data hasil observer on-board yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan tulisan ilmiah untuk memperkaya jurnal-jurnal ilmiah. Bagi DJPT sendiri, data ini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi tingkat kepatuhan Indonesia terhadap resolusi Regional Fisheries Management Organizations (RFMO’s). (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments