Tingkatkan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lewat CPIB

1650
Proses pembongkaran tuna di pangkalan pendaratan ikan pelabuhan perikanan. (Foto: Lukman)

KKPNews, Jakarta – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) telah melaksanakan kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji menjelaskan, CPIB diterapkan saat penanganan ikan di atas kapal perikanan, dan penanganan ikan saat pembongkaran di tempat pendaratan ikan pelabuhan perikanan.

“Sertifikasi CPIB, sampai dengan saat ini baru dikeluarkan untuk kapal-kapal yang dimohonkan oleh para pelaku usaha yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan Bali melalui pos kerja di Pelabuhan Umum Benoa. Minimnya pemahaman para pelaku usaha/nelayan terkait CPIB dan mekanisme sertifikasi CPIB yang masih baru diatur pada kebijakan setingkat Peraturan Dirjen adalah salah satu diantara kendalanya”, jelasnya di Jakarta, Senin (18/1).

Narmoko menyatakan salah satu  upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal penguatan daya saing yakni melalui peningkatan jaminan mutu dan keamanan pangan yang semakin diperkuat setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada bulan Agustus 2015. Sesuai dengan Pasal 14 dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikasi CPIB diamanatkan diatur melalui Peraturan Menteri.

“Kita telah bekerja sama dengan Uni Eropa sejak tahun 2014 dan 2015 melalui Trade Support Program (TSP)-2, dan telah melaksanakan kegiatan capacity buildingberupa Training of Trainers atau TOT tentang Prosedur Standar Penerapan Hygiene dan CPIB pada Kapal Perikanan yang sesuai persyaratan pasar Uni Eropa dan juga serangkaian Pelatihan CPIB bagi para pelaku usaha/nelayan di Jakarta, Bali dan Jawa Timur,” terangnya.

Selain bekerjasama dengan TSP2-UE, Narmoko mengatakan bahwa melalui pendanaan APBN, DJPT juga selalu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para pemangku kepentingan kegiatan perikanan tangkap di lapangan.  Bersamaan dengan itu juga dilaksanakan penguatan kapasitas sumber daya manusia/SDM yang menangani kegiatan CPIB  baik pegawai UPT Pelabuhan Perikanan dibawah Kementerian maupun UPT Pelabuhan Perikanan dibawah otoritas Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut Narmoko mengatakan, penerapan CPIB ini sejalan dengan dengan upaya KKP dalam memenuhi rekomendasi Food and Veterinary Office of DG Health and Consumers– Komisi Uni Eropa, yang telah melakukan inspeksi sistem jaminan mutu produk perikanan di Indonesia pada awal 2013. Kegiatan tersebut ditujukan untuk memastikan produk hasil perikanan laut Indonesia yang akan di ekspor ke pasar Uni Eropa telah melalui proses pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan (food safety) dari sisi hulunya.

“Untuk mendapatkan Sertifikat CPIB, setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikansebelumnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan dasar jaminan mutu dan keamanan ikan hasil tangkapan yaitu terkait Sanitary and Hygiene (Facilities/Personnel) dan Hazard Analysis Critical Control Point tau HACCP Prinsiple on board, melalui kelengkapan adanya Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan atau SKPPI, Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan atau SKPI, dan Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan atau SKH-IPI,” pungkasnya.

Sistem pengendalian CPIB telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 84/PER-DJPT/2013 tentang Pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan. (MA)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (54.5%)
  • Tidak Peduli (18.2%)
  • Terhibur (18.2%)
  • Terinspirasi (9.1%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments