Temui Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, Menteri Edhy Tampung Masukan Soal Batasan WPP Hingga Perizinan

22
Dok. Humas KKP

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terus menampung masukan dari berbagai stakeholder kelautan dan perikanan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sektor kelautan dan perikanan ke depan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk membangun komunikasi dua arah dengan nelayan. Pada Senin (18/11), Menteri Edhy melaksanakan Stakeholders Meeting Bidang Perikanan Tangkap dengan sekitar 15 himpunan nelayan di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta.

Kelima belas aliansi yang hadir yaitu Paguyuban Nelayan Jawa Tengah, Mitra Nelayan Sejahtera, Jaringan Nelayan Matahari Indonesia, Aliansi Nelayan Indonesia, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI), Masyarakat Perikanan Nusantara, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), Serikat Nelayan Indonesia, Persatuan Nelayan Tradisional, Aliansi Penyuluh Perikanan Bantu, Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra, Himpunan Nelayan Tradisional, dan Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia (KPPI).

Turut mendampingi Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Agus Suherman, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina.

Dalam kesempatan ini, salah satu pengurus paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiono menyampaikan hambatan yang dihadapinya terkait pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan. Saat ini, izin lokasi penangkapan ikan dibatasi dalam satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Di sisi lainnya, ukuran kapal tangkap disyaratkan berukuran maksimum 150 GT berdasarkan Surat Edaran Nomor D.1234/DJPT/PI.470.D4/31/12/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan.

Eko menilai, kedua peraturan tersebut menyulitkan nelayan karena ukuran kapal dibatasi namun nelayan harus melaut ke lokasi yang semakin jauh. Untuk itu, Eko berharap agar pemerintah meninjau kembali peraturan mengenai pembatasan lokasi daerah penangkapan ikan dan pembatasan ukuran kapal perikanan.

“Jadi, kami mohon Bapak dapat mengembalikan aturan lokasi penangkapan itu menjadi dua WPP sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2013. Kedua, demi keselamatan pelayaran dan kelayakan kapal di tengah laut, kami mohon kiranya pembatasan ukuran kapal ditinjau kembali dan dikembalikan menjadi 150-200 GT,” pintanya.

Selanjutnya, Eko juga menyampaikan masukan terkait pembatasan dan pengawasan impor ikan salem. Ia mengatakan bahwa impor ikan salem membuat harga ikan layang hasil tangkapan nelayan menjadi turun. Sebab, kedua ikan tersebut memiliki pasar yang sama yakni untuk pemindangan. Oleh karena itu, Eko berharap agar pemerintah melakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap impor ikan salem.

“Kami tidak menolak impor tetapi kebijakan impor tersebut jangan sampai menyebabkan kerugian usaha nelayan karena jenis ikan yang diimpor tersebut pasarnya sama, Pak,” ujarnya kepada Menteri Edhy.

Sementara itu, Nazwar, perwakilan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) berharap agar perempuan nelayan mendapatkan pengakuan profesi. Menurutnya, diperlukan sebuah kebijakan afirmatif untuk mengangkat perempuan nelayan agar mendapatkan pengakuan profesi yang setara dengan nelayan laki-laki.

“Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 pasal 1 ayat 2 kalau tidak salah didefiniskan bahwa nelayan itu adalah seseorang yang mencari mata pencaharian menangkap ikan. Kalau tidak ngomongin gender akan susah, Pak. Kenapa? Perempuan nelayan tidak diakui sebagai profesi, hanya sebatas membantu keluarga rumah tangga nelayan,” terangnya.

Sejalan dengan hal itu, perwakilan PPNI lainnya, Aas, juga menyampaikan permohonannya agar Pemerintah memberikan perlindungan akan perampasan ruang terhadap perempuan nelayan. Aas yang bermukim dan mencari penghidupan sebagai nelayan di Pulau Pari mengatakan bahwa reklamasi yang dilaksanakan di teluk Jakarta menyebabkan pendangkalan air laut. Akibatnya, lahan budidaya dan batu karang yang ada pun mati sehingga nelayan rumput laut setempat mengalami kesulitan.

“Nelayan butuh laut, butuh pulau-pulau kecil untuk berlindung dalam kondisi cuaca yang tidak baik. Banyak intimidasi yang kami rasakan sebagai nelayan. Sedangkan, ketika suami kami dikriminalisasi, perempuan lah yang mencari mata pencaharian sendiri untuk kehidupan anak-anak kami. Harapan saya, Bapak meninjau kembali ke sana (red: Pulau Pari),” ujarnya.

Selain itu, Aas juga berharap agar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang diterbitkan oleh KKP dapat memberikan ruang usaha yang lebih luas bagi nelayan, di samping memfokuskan pembangunan di sektor wisata.

Adapun Budi Laksana dari Serikat Nelayan Indonesia menyampaikan masukannya terkait perizinan. Ia mengatakan, terdapat perbedaan tentang kategori nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Dampaknya, nelayan dengan kapal berukuran di atas 5 GT harus mengurus izin ke provinsi dan dikenai redistribusi.

“Saya kira ini perlu dievaluasi sinkronisasi Undang-Undang tersebut biar kita itu konkrit di lapangan,” ucapnya.

Selanjutnya, Budi juga meminta perhatian pemerintah untuk memberikan penyelesaian terhadap aturan alat tangkap perikanan. Menurutnya, aturan mengenai pembatasan alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI  seringkali masih menimbulkan perbedaan tafsir tentang alat tangkap ramah lingkungan antar nelayan.

Hal itu tak jarang menimbulkan pro-kontra antara nelayan di berbagai daerah yang berujung pada  konflik. Tak hanya cantrang, ia menyatakan bahwa sebenarnya terdapat banyak modifikasi alat tangkap yang ada di daerah, terutama Jawa. Untuk itu, ia berharap agar Pemerintah menyempurnakan peraturan yang ada sehingga tercapai kesepakatan yang dipatuhi seluruh nelayan di berbagai daerah di Indonesia.

“Penting untuk dievaluasi. Jadi jangan lihat satu sisi, tapi lihat banyak sisi,” ungkapnya.

Meresponi berbagai masukan yang disampaikan oleh nelayan, Menteri Edhy menyatakan akan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan ke depan. “Saya mau melibatkan pelaku karena keputusan itu dibuat untuk melindungi, mengatur, mengeksekusi setiap kegiatan yang melibatkan pelaku. Saya yakin diskusi hari ini tidak akan langsung menghasilkan. Tapi saya akan menimbang, merapatkan, dan saya juga akan terus action, terus kita jalankan,” ucapnya.

Ia pun berjanji akan mencari jalan keluar terbaik yang sebisa mungkin memperhatikan kebermanfaatan bagi seluruh stakeholder. “Memang tidak mudah untuk menyamakan suara jutaan nelayan kita. Tentunya tidak mudah, butuh proses. Tapi mohon kita semua saling memahami,” pungkas Menteri Edhy. (ERB)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments