Tata Kelola Perdagangan Ikan Napoleon Anambas

1985
www.situshewan.com

batampos.co.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sudah menindaklanjuti saran dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terkait dengan moratorium ekspor ikan napoleon. Buktinya pada Jumat (23/10) mendatang pemerintah pusat memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan beserta Ketua DPRD Anambas untuk mengikuti rapat pembahasan mengenai regulasi tentang tatacara perdagangan ikan napoleon di Jakarta.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Yunizar, mengatakan, dengan adanya rapat tersebut maka artinya pemerintah pusat sudah mendengar dan menindaklanjuti saran dari pemerintah daerah.

“Kita bersama Ketua DPRD Anambas akan datang ke Jakarta untuk membahas regulasi tentang tata kelola perdagangan ikan napoleon. Kamis besok kita akan berangkat,” ungkap Yunizar ketika ditemui di ruang kerjanya Senin (19/10) sore.

Pihaknya akan berusaha menepis anggapan pemerintah pusat yang menganggap penangkapan ikan napoleon menggunakan poltase. Padahal yang sesungguhnya, nelayan selama ini menangkap ikan napoleon hanya dengan alat sederhana. Penangkapan juga dilakukan saat napoleon masih berukuran kecil.

“Sesungguhnya nelayan Anambas ini menangkap ikan selagi kecil kemudian dibesarkan, jika pembesaran ini termasuk budidaya maka sebenarnya itu tidak ada kuota,” jelas Yunizar.

Pembesaran yang dilakukan oleh sejumlah nelayan Anambas dinilai sangat baik untuk keberlangsungan kehidupan napoleon itu sendiri karena dengan adanya pembesaran itu, angka kematian ikan justru akan lebih kecil dibandingkan jika ikan napoleon harus dibiarkan di laut.

Karena kata Yunizar, jika ikan itu dibiarkan hidup liar di laut, tidak akan bisa bertahan dengan serangan ikan-kan besar lainnya. “Kajiannya sudah ada, baik itu dari LIPI, dari KKP dan dari pengalaman nelayan itu sendiri,” jelasnya.

Sebelumnya ia juga mengungkapkan dengan adanya pembatasan ekspor ikan tersebut sangat merugikan masyarakat Anambas terutama pada nelayan budidaya. Pasalnya perekonomian masyarakat khususnya nelayan budidaya bisa tumbuh jika penjualan ikan napoleon lancar seperti sebelum adanya pembatasan ekspor.

“Hasil budidaya ikan napoleon bisa digunakan untuk sekolah. Itu sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ungkap Yunizar di depan forum.

Namun setelah ada pembatasan ekspor ikan ketipas tersebut, perekonomian menjadi menurun. Apalagi batasan ekspor dinilai tidak seimbang dengan jumlah ikan yang ada di Anambas. Kuota ekspor pertahun hanya 1.000 ekor sedangkan ikan yang ada saat ini sebanyak 146 ribu ekor.

“Kalau kita mendapatkan jatan 1000 ekor pertahun, maka membutuhkan 146 tahun untuk menghabiskan ikan napoleon di Anambas,” ungkapnya lagi.

Sementara itu salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas Yulius, mendesak agar Meneri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, datang ke Anambas. Menurutnya hal ini lebih fair agar menteri bisa melihat langsung bagaimana kondisi nelayan khususnya nelayan budidaya ikan napoleon yang semenjak adanya
moratorium ekspor ikan napoleon menjadikan perekonomian nelayan menjadi kalang kabut.

Apalagi kuota ekspor untuk wilayah Kepri ini khususnya Anambas sangat sedikit yakni berkisar 800 ekor pertahun hingga 1.000 ekor per tahun. Hal ini yang dinilai sangat memberatkan para nelayan budidaya. Pasalnya antara jumlah ikan yang ada sekarang ini dengan jumlah kuota
ekspor sangat tidak sebanding.

“Jumlah ikan napoleon di Anambas ini sekitar 146 ribu ekor. Jika kuotanya hanya 1000 ekor, kapan ikan ini habis, bagaimana nasib nelayan. Pemerintah pusat harus memikirkan bagaimana ikan yang ada ini bisa terjual. Makanya kalau bisa bu Susi harus datang agar bisa
melihat kondisinya langsung,” ungkapnya ketika mediasi dengan perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan di aula rumah makan Siantan Nur Selasa (29/9). (sya/bpos)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments