Tangkap Peluang Ekspor, Tiga Kementerian Jalin Kerja Sama

36
Kepala Pusat Karantina Ikan, Riza Priyatna; Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil; dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait upaya peningkatan ekspor di Auditorium Gedung D, Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (5/4). Dok. Humas BKIPM

KKPNews, Jakarta – Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Pertanian (Kementerian Pertanian), dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan menjalin kerjasama terkait upaya peningkatan ekspor.

Hal ini mengingat peningkatan ekspor menjadi salah satu agenda penting yang tengah dilakukan oleh seluruh jajaran kementerian. Termasuk menangkap peluang pada komoditas baru dan perluasan pasar ekspor, terutama ke pasar-pasar non tradisional yang umumnya belum tergarap dengan baik namun memiliki potensi tinggi.

Kepala Badan Karantina dan Pengendalian Mutu Ikan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Karantina Ikan, Riza Priyatna hadir dan menandatangani Nota Kesepahaman. Ia menyampaikan komitmen instansi yang dipimpinnya untuk terus berkolaborasi dan bersinergi guna menjawab tantangan bersama dalam meningkatkan ekspor komoditas ekspor non migas, dalam hal ini dari sektor perikanan.
“Strategi yang sistematis dengan hasil kolaboratif dari seluruh unsur di kepabaean menjadi kunci keberhasilan,” ujar Riza usai penandatangan nota kesepahaman tiga instansi pemerintah, yang digelar di Auditorium Gedung D, Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (5/4).
Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil menyebutkan, khusus untuk komoditas pertanian, guna menajamkan strategi peningkatan ekspor adalah dengan membuka akses pertukaran data dan/atau infomasi kepabean.
“Data ini akan kami gunakan untuk memberikan rekomendasi baik bagi pusat dan daerah untuk pengembangan wilayah potensi ekspor. Data ini akan kami gunakan aplikasi peta potensi ekspor komoditas pertanian yang telah kami kembangkan, i-MACE,” jelas Jamil.
Selain akses pertukaran data tersebut, dua poin kerja sama lainnya adalah pemanfatan bersama sarana dan prasarana pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran baik Bandar Udara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara. Terakhir adalah penguatan pemeriksaan secara terintegritas melalui Indonesia Single Risk Management (ISRM). 
“Dengan kerja sama kepabeanan ini, kami yakin peningkatan target ekspor khususnya dibidang pertanian dan perikanan dapat tercapai,” ujar Jamil.
Dia menjelaskan selaku penyelenggara fasilitasi perdagangan bagi komoditas pertanian dan perikanan ekspor, ketiga unit kerja itu selalu berada berdampingan di kepabean atau seluruh tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah NKRI.
Ketiganya adalah unit kerja pemerintahan yang bertugas mengatur, mengawasi dan mengamankan lalu lintas keluar masuknya manusia, barang, hewan dan tumbuhan demi tegaknya kewibawaan pemerintah suatu negara.
Seiring dengan penerapan e-government melalui pengembangan sistem informasi secara optimal di seluruh lini layanan publik, maka layanan perkarantinaan juga telah melalui proses yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif pengguna jasa.
Inhouse system perkarantinaan terus dikembangkan agar terus serarah dengan perkembangan sistem National Single Window (NSW). Salah satunya adalah penerapan Permohonan Pemeriksaan Karantina secara elektronik (PPK Online).
Penerapan PPK Online ini akan memudahkan pengguna jasa dalam pengajuan permohonan pemeriksaan karantina, dengan tidak lagi mendatangi counter pelayanan, tetapi pengajuan dapat dilakukan melalui perusahaan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sehingga lebih cepat dan simple.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyampaikan jajarannya di seluruh Indonesia siap dalam membantu akselerasi ekspor sekaligus pengendalian impor.
Heru juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga mengajak jajaran otoritas karantina meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan tersebarnya komoditas pertanian dan perikanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan.
“Langkah kolaboratif dan sinergi berupa single submission, single inspection dan single profile ini diharapkan dapat segera diintegrasikan sehingga dapat menjadikan kualitas produk pertanian dan perikanan meningkat dan dipercaya dengan hasil akhir berupa daya saing produk kita di pasar ekspor,” tandasnya (Humas BKIPM)
Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments