Susun Dokumen Final RZWP3K, FGD Digelar di Kantor Gubernur Provinsi Riau

50
Dok. Humas PRL

KKPNews, Pekanbaru РDalam rangka menjaring usulan dan solusi atas tindak lanjut Penanganan Abrasi dan Sinkronisasi Dokumen RZWP3K Provinsi Riau dilaksanakan kegiatan FGD Penyusunan Dokumen Final RZWP3K Provinsi Riau  di Ruang Rapat Kenangan Kantor Gubernur Riau, Jumat (19/7) .

Dalam kegiatan ini turut hadir Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Gubernur Riau, Sekda Prov. Riau, Bappeda Prov. Riau, Kadis DKP Prov. Riau, Kadis PUPR Prov. Riau, Kadis KLHK Prov. Riau, Kadis Pariwisata Prov. Riau, Bupati Kab. Kep. Meranti, Bappeda Kab. Kep. Meranti, Bappeda Kab. Bengkalis, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) PUPR, The Nature Conservancy (TNC), Universitas Riau, LSM Bahtera Melayu.

Kegiatan diawali dengan arahan dari Gubenur Riau yang menyampaikan prioritas pekerjaan yaitu bagaimana menjaga pantai dari hantaman gelombang agar abrasi tidak berlanjut. Adapun kajian yang sudah dilakukan BPPT adalah terbentuknya sedimen setelah dibangun pengaman pantai. Penanaman mangrove harus didahului dengan struktur pengaman pantai. Prioritas pembangunan pengaman pantai terletak pada titik-titik yang sudah tertera dalam DED BWSS dan dilengkapi dengan Kajian BPPT.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Maritim yang diwakili Oleh Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim menyampaikan bahwa pihak terkait harus sudah menyampaikan alternatif solusi penanganan abrasi kepada Menteri Koordinator Kemaritiman yang disepakati pada rapat hari ini selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juli 2019.

Penanganan abrasi di tiga pulau (Pulau Rangsang Kabupaten Meranti, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupat Kabupaten Bengkalis) harus tertuang dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Oleh karena itu, dokumen RZWP3K juga harus diberikan masukannya. Selanjutnya, akan dilaksanakan pertemuan dengan seluruh lembaga riset di Jakarta untuk menjaring masukan terkait penanganan abrasi di tiga pulau tersebut.

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti menambahkan bahwa usulan tentang pemulihan abrasi dimulai dari titik nol daratan yang terkena abrasi karena akan mempunyai multiplier ekonomi yang dapat mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat untuk jangka panjang. Kendala yang dihadapi adalah jika dimulai dari titik saat ini maka akan memerlukan tingkat kesulitan dan biaya yang sangat besar untuk mobilisasi bahan. Untuk Pulau Rangsang, Pemkab Kep. Meranti sudah membuat desain pengembangan bersama Kementerian PU untuk menjadikan Pulau Rangsang sebagai kawasan industri, Hal ini menjadi baik untuk pengembangan investasi.

Selanjutnya, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Bengkalis menyampaikan usulan agar sembilan agenda pada matriks rencana aksi penanganan abrasi didiskusikan pada rapat ini. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa penanganan abrasi dilakukan pada titik nol. Selain itu juga terdapat dukungan data dari Badan Informasi Geografis (BIG) terkait peta kondisi abrasi saat ini dan kondisi awal 30 tahun yang lalu.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menyampaikan bahwa alokasi Ruang laut RZWP3K Provinsi Riau meliputi Kawasan pemanfaatan umum (KPU), kawasan konservasi (KKP), kawasan nasional strategis tertentu (KSNT) dan alur laut. KPU terdiri dari kawasan perikanan tangkap, budidiaya, perhubungan, pariwisata, pertambangan, dan kawasan pemanfaatan lainnya.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat masalah pada budidaya udang vaname di Kabupaten Bengkalis karena areal budidaya berada dalam kawasan hutan. Padahal, keuntungan ekonomi cukup tinggi dari kegiatan ini.

Di samping itu, Tim BPPT menyampaikan bahwa dalam bekerja pada titik nol harus diketahui terlebih dahulu titik nol pada tahun berapa. Berdasarkan pola arus dan kedalaman yang ada, perlu disimulasikan spot optimal sehingga akan timbul sedimentasi di belakang struktur pengaman pantai. Sedimentasi yang terbentuk harus diketahui apakah disebabkan oleh perubahan iklim atau aktivitas masyarakat. Jika karena perubahan iklim, berarti diperlukan biaya yang tinggi untuk struktur yang bisa menahan arus dan gelombang kuat. (Humas PRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments