Serap Aspirasi Nelayan, KKP Berikan Solusi Permodalan

43
Dok. Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar. (Foto: KKP)

KKPNews, Subang – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dan terus meningkatkan komunikasi dengan nelayan sesuai amanat Presiden RI yang tertuang kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024. Bersama Komisi IV DPR RI dan Pemerintah Kabupaten Subang, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP melakukan pertemuan dengan nelayan di Dusun Genteng, Desa Patimban, Subang guna menyerap aspirasi.

Para nelayan mengeluhkan tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan karena adanya pembangunan pelabuhan kontainer internasional di wilayah tersebut. Dampaknya, jarak daerah penangkapan ikan menjadi semakin jauh. Hal ini mengakibatkan biaya operasional nelayan menjadi semakin besar. Selain itu mereka juga meminta pembangunan pelabuhan perikanan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar akan memfasilitasi para nelayan dengan membuka gerai permodalan. Gerai ini akan melibatkan perbankan dan Badan Layanan umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP).

“Dengan gerai permodalan ini, para nelayan akan difasilitasi program kredit dengan skema pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema kredit lainnya. Selain itu juga ada pembiayaan dari BLU LPMUKP untuk mendapatkan kredit bersuku bunga rendah. Modal ini bisa nelayan gunakan untuk menambah operasional menangkap ikan di laut,” jelasnya di hadapan sekitar 200 orang nelayan Subang, pengurus Koperasi Mina Misaya Guna, Kuwu, Desa Genteng dan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah juga akan melakukan kajian terhadap permintaan nelayan untuk membangun pelabuhan perikanan Genteng. Pemerintah pusat akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Kabupaten Subang mengingat fasilitas tersebut adalah aset Kabupaten Subang.

“Pembangunan pelabuhan perikanan harus mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional sesuai tercantum pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2018. Selain itu perlu penyerahan aset, personil, pendanaan dan dokumen dari kabupaten ke provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bila itu terlaksana maka pembangunan dapat dilaksanakan penganggarannya,” imbuh Zulficar.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI, Soetrisno akan terus mengawal program pemerintah untuk nelayan Subang. “Aspirasi masyarakat terus kita dengarkan. Pemerintah pusat dan daerah akan terus kita dorong untuk dapat membantu dan memberdayakan nelayan, sehingga pendapatan tidak berhenti karena proyek pembangunan pelabuhan internasional itu,” ujarnya

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments