Serahkan Bantuan di Padang, KKP Dorong Pemanfaatan Potensi Perikanan Bertanggung Jawab

35
Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, menyerahkan sejumlah bantuan program prioritas sektor kelautan dan perikann bagi masyarakat Kab. Pesisir Selatan, Padang, Sumatera Barat pada Selasa (2/4). Dok. Humas BRSDM

KKPNews, Padang – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menyalurkan sejumlah bantuan program prioritas sektor kelautan, perikanan, dan pertanian bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan di Padang, Sumatera Barat, Selasa (2/4). Penyerahan bantuan tersebut dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Anggota IV dan V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Pantai Bungus, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja menyebutkan, selain menyerahkan bantuan, pemerintah juga menyosialisasikan berbagai program prioritas KKP dan Kementan yang dihadiri oleh para pembudidaya ikan, nelayan, petambak garam, pengolah ikan, pelaku usaha perikanan, dan petani. Kehadiran BPK dan DPR merupakan bentuk fungsi pengawasan di sektor kelautan dan perikanan serta pertanian.

Menurut Sjarief, KKP terus mendorong berbagai program kebijakan yang diarahkan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan melalui tiga pilar yakni kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan.

“Kita mengupayakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghapusan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan menjamin kebercukupan pangan yang bergizi bagi masyarakat,” tutur Sjarief.

Dalam upaya mewujudkan pilar kedaulatan, lanjut Sjarief, KKP terus fokus dalam pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Melalui pemberantasan IUU Fishing, stok ikan di perairan naik signifikan. Angka potensi sumber daya ikan (Maximum Sustainable Yield/MSY) Indonesia yang pada tahun 2013 hanya sebesar 7,31 juta ton meningkat drastis menjadi 12,5 juta ton di tahun 2016.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2018 lalu, KKP juga mencatat capaian kinerja yang cukup menggembirakan. Sebagai contoh, berdasarkan indikator ekonomi makro, Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan mengalami kenaikan dari Rp57,84 triliun pada TW III 2017 menjadi Rp59,98 triliun pada TW III 2018. Neraca ekspor-impor sepanjang Januari-November tercatat positif sebesar USD4,04 miliar.

Pendapatan pelaku usaha kelautan dan perikanan turut tercatat mengalami kenaikan. Rata-rata pendapatan bulanan nelayan di tahun 2017 yang sebesar Rp3,43 juta meningkat menjadi Rp3,63 juta di 2018 (angka sementara). Demikian juga dengan rata-rata pendapatan bulanan pembudidaya ikan, pada periode yang sama naik dari Rp3,29 juta menjadi Rp3,38 juta.

“Kinerja positif tersebut tidak terlepas dari berbagai program KKP yang secara langsung fokus dalam menciptakan efisiensi produksi dan nilai tambah. Program-program tersebut antara lain pemberantasan IUU Fishing, Program Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (PSKPT), dukungan sarana dan prasarana usaha baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan, pengembangan pakan mandiri, pengembangan usaha budidaya lele bioflok, dan program lainnya,” papar Sjarief.

Program dan kebijakan KKP turut berpengaruh terhadap angka konsumsi ikan nasional. Pada tahun 2018, konsumsi ikan per kapita secara nasional yakni 50,69 kg/kapita. “Angka ini menempatkan konsumsi ikan per kapita penduduk Indonesia dalam kategori tinggi. Selain itu, konsumsi ikan per kapita nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir juga menunjukkan grafik yang terus naik. Di mana saat Ibu Susi pertama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014, konsumsi ikan per kapita tercatat baru sebesar 38,14 kg/kapita,” lanjut Sjarief.

Sebagaimana diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan batas toleransi stunting (bertubuh pendek) maksimal 20 persen atau seperlima dari jumlah keseluruhan balita. Sementara, di Indonesia tercatat 7,8 juta dari 23 juta balita adalah penderita stunting atau sekitar 35,6 persen. Sebanyak 18,5 persen kategori sangat pendek dan 17,1 persen kategori pendek. Sjarief berpendapat, persoalan ini memang bukan semata-mata tanggung jawab KKP. Namun sebagai salah satu pemangku kepentingan terhadap ketersediaan pangan yang bergizi, KKP melakukan berbagai upaya pencegahan stunting.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan KKP yaitu mengampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). “Mengapa Kami terus mengampanyekan makan ikan ini? Selain kandungan proteinnya yang tinggi, ikan juga mengandung asam lemak omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, vitamin D, fosfor, vitamin B2, zat besi, zink, yodium, magnesium, dan kalium,” Sjarief menjelaskan.

Kandungan gizi yang tinggi inilah yang menurut Sjarief membuat konsumsi ikan khususnya pada 1.000 hari pertama setelah kelahiran, dapat membantu mencegah stunting dan keterbelakangan mental pada anak. “Oleh karenanya, kami mengajak Pemda, para tokoh, dan seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).”

Sebagai bentuk perhatian nyata kepada masyarakat, pada kunjungan kerja kali Sjarief menyerahkan bantuan dukungan sarana bidang kelautan dan perikanan dari KKP senilai Rp11,01 miliar. Sementara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo Edhy menyerahkan bantuan sarana pertanian dari Kementan berupa alat mesin pertanian (Alsintan) senilai Rp529 juta.

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut Anggota IV dan V BPK RI; Anggota Komisi V DPR RI; Bupati Pesisir Selatan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Inspektur Jenderal Kementan; Direktur Jenderal Perkebunan Kementan beserta jajarannya; Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat; Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan; dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Terakhir, Sjarief berharap agar bantuan yang telah diberikan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Ia berpesan agar pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya untuk usaha perikanan dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan (sustainability).

“Mencapai keberlanjutan bukan hanya dengan penataan alat tangkap atau penghentian destructive fishing, tetapi juga dengan upaya membebaskan perairan laut dari sampah plastik. Ini menyangkut laut sebagai masa depan bangsa. Laut bersih, sudah tentu akan mampu menjamin masa depan kelestarian sumber daya yang ada bagi kepentingan generasi mendatang,” tutupnya. (Humas BRSDM/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments