SAATNYA, PEMERINTAH DORONG INVESTASI PENGOLAHAN IKAN

369

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah melakukan gebrakan dengan menenggelamkan kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan lain yang juga cukup menggebrak adalah menghentikan sementara izin usaha perikanan tangkap. Tak kalah menghebohkan adalah larangan transhipment alias alih muatan untuk memperjualbelikan hasil tangkapan ikan di tengah laut. Kebijakan tersebut seharusnya diikuti dengan langkah mengundang investor lokal maupun asing di bidang pengolahan ikan.

“BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan Kementerian KP (Kelautan dan Perikanan) telah sepakat untuk memberi perizinan satu pintu. Ini akan berdampak positif pada iklim investasi di bidang perikanan. Dengan peraturan Menteri KP yang melarang transhipment, diharapkan semakin banyak ikan yang dibawa ke darat sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi di sektor pengolahan ikan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto kepada SWA.

Menurut dia, sudah saatnya pemerintah mendorong investasi di sektor pengolahan ikan agar dapat memberikan nilai tambah yang besar untuk memenuhi permintaan ekspor. Selain itu, pemerintah juga bisa sekaligus mendorong budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut seperti budidaya ikan Nila, Patin, Udang, Bandeng, Kerapu, dan Kakap. “Memperbanyak usaha pengolahan ikan di daerat, membangun sentra perikanan terpadu lengkap dengan infrastrukturnya. Kemudian, dukungan peraturan yang jelas dan juknis yang lengkap dan rinci, tidak tumpang-tindih dan selaras dengan kondisi setiap daerah penghasil perikanan,” ujarnya.

Yugi yakin sektor pengolahan ikan lebih menarik untuk perbankan. Bantuan kredit bisa lebih mudah didapatkan. Lain halnya dengan sektor perikanan tangkap yang dinilai masih berisiko di mata perbankan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini Indonesia mampu mencapai target ekspor perikanan sebesar US$ 40 miliar pada beberapa tahun mendatang seiring kebijakan Menteri Susi memberantas illegal fishing dan pelarangan transhipment. Potensi perikanan laut sangat besar mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut dan berada di daerah tropis. Potensi produksinya bisa mencapai 6,4 juta ton senilai Rp 300 triliun pertahun.

Namun, pemerintah harus lebih dulu melakukan sejumlah langkah penting untuk mewujudkan mimpi menjadi pusat pengolahan perikanan dunia. Pertama, adalah melakukan standardisasi semua produk perikanan domestik. Sehingga, perikanan nasional dapat terdaftar secara resmi pada tingkat nasional maupun dunia. Pemerintah juga harus menyiapkan tenaga kerja lokal yang lebih terampil dan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan mempekerjakan masyarakat lokal dalam jumlah banyak, angka pengangguran di Tanah Air dipastikan menurun.

“Sudah saatnya industri pengolahan perikanan ditumbuhkan. Bahan baku dari dalam negeri melimpah, tak terkecuali jika Indonesia juga mampu melakukan processing untuk bahan baku komoditas perikanan di luar,” kata Yugi.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments