Rancangan Perpres RZ KSN Jabodetabekpunjur Masuk Tahap Pembahasan Lanjutan di Kemenkumham

81
Dok. Humas DJPRL

KKPNews, Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Pembahasan lanjutan terhadap RPerpres Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) pada Selasa (20/8) di Ruang Legiprudensi, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Harmonisasi Bidang SDA, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang, dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Kabinet.

Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Biro Hukum, Direktorat Perencanaan Ruang Laut, dan Pejabat Fungsional PELP merangkum beberapa poin hasil pertemuan tim kecil tersebut, di antaranya:

Pertama, dalam rangka mengakomodasi CBL (Cikarang Bekasi Laut), agar ditambahkan lokasi pada Pasal 25 dan menambahkan pelayanan angkutan penyeberangan dan barang sebagai pendukung industri maritim.

Kedua, peta menggunakan garis pantai sesuai Kebijakan Satu Peta (KSP),

Ketiga, kegiatan reklamasi di teluk Jakarta, akan berpengaruh terhadap operasi dan latihan TNI mohon dipertimbangkan dalam penyusunan rencana zonasi KSN Jabodetabekpunjur.

Keempat, agar memperjelas peta garis dan notasi wilayah pertahanan.

Kelima, agar dalam penyusunan RZ KSN Jabodetabekpunjur memperhatikan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keenam, terdapat rencana reklamasi dikawasan Ancol sebagai pengembangan kegiatan wisata, agar dapat ditampung ke dalam RZ KSN Jabodetabekpunjur.

Selanjutnya, pada pertemuan tersebut menyepakati untuk menindaklanjuti dengan akan dilakukan pembahasan drafting sebelum pertemuan pleno, membahas Indikasi Program secara lebih detail dan akan dilakukan Pleno harmonisasi untuk penyepakatan final sebelum proses penetapan. (Humas DJPRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments