KKPNews, Jakarta – Dalam rangka mempertajam rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/12). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis KKP di berbagai daerah, serta stakeholders sektor kelautan dan perikanan.
Dalam sambutan pembukaan, Mentri Edhy menyampaikan bahwa KKP terbuka atas segala saran dan masukan. “Kami akan membuka diri sepenuhnya. Kami berharap ini adalah awal kita membangun komunikasi secara terintegrasi dan sinergi baik dengan pemerintah daerah maupun pelaku usaha,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Edhy juga memaparkan arah kebijakan KKP dalam menjabarkan visi misi dan 5 arahan Presiden. “Tugas dari Pak Presiden ke saya ada 2, yaitu bangun komunikasi dengan nelayan dan budidaya perikanan agar lebih dioptimalkan dan dikembangkan,” tuturnya.
Untuk itu, Menteri Edhy mendorong masyarakat untuk menekuni usaha budidaya beberapa komoditas perikanan yang bernilai tinggi, salah satunya udang. Terlebih saat ini sudah ada sistem intensif yang memungkinkan 1 hektar tambak menghasilkan hingga 150 ton udang per tahun.
“Kemarin saya lihat di Kabupaten Barru (Sulsel). Tidak harus 150 ton, 50 ton saja itu sudah sangat luar biasa. Kita bandingkan dengan produktivitas pembudidaya udang tradisional yang hanya 1 ton per tahun dalam 1 hektar. Kalau 1 ton ini bisa kita tingkatkan menjadi 5 ton saja, betapa besar peningkatan produktivitas yang bisa dicapai,” sebutnya.
Namun ia menyadari, untuk menciptakan iklim usaha budidaya yang menguntungkan dibutuhkan dukungan pakan. Pasalnya, harga pakan saat ini dinilai masih terlalu tinggi. Ia menilai, Gerakan Pakan Mandiri (Gerpari) sangat perlu digalakkan.
“Sektor budidaya ini sangat menjanjikan. Contohnya di Lampung ada king cobia yang berhasil kita budidayakan, di Batam ada bawal bintang,” tambahnya.
Menteri Edhy juga menyoroti beberapa daerah yang belum memiliki suplai ikan yang memadai untuk mencegah stunting. Ia berpendapat, untuk itulah KKP mengusung program pasar ikan modern. Tidak hanya menyediakan ikan segar dengan harga terjangkau, tetapi juga memperdekat akses masyarakat terhadap sumber pangan ikan mengingat letaknya yang berada di pusat kota dan dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Menteri Edhy berharap, Rakornas yang akan diselenggarakan hingga Kamis (5/12) ini dapat menghasilkan langkah nyata dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Ia ingin sektor ini mampu menghasilkan lapangan pekerjaan dan berkontribusi terhadap devisa negara.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hadir langsung menjadi pembicara dan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Begitu pula dengan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan dukungan politiknya terhadap sektor yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyampaikan, pihaknya selama ini selalu memberikan dukungan legislasi terhadap KKP dalam melaksanakan berbagai program kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2014-2019. Beberapa di antaranya dengan menerbitkan UU No. 27/2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; serta UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Sudin menyatakan, Komisi IV sebagai mitra kerja KKP akan terus mendukung program-program sektor kelautan dan perikanan yang direncanakan oleh Menteri Edhy dan jajarannya ke depan. “Komisi IV mendukung penuh seluruh program KKP tahun 2020-2024 agar sesuai dengan RPJMN dan visi-misi Presiden. Komisi IV mendorong KKP agar bisa menghasilkan terobosan dan inovasi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta KKP untuk menindaklanjuti kapal-kapal hasil IUU fishing yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang keputusannya dirampas untuk negara agar dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. “Seperti untuk lembaga pendidikan, koperasi, dan badan hukum yang memiliki kompetensi di bidang usaha penangkapan ikan,” ucap Sudin.
Sementara itu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa memprediksi bahwa dalam 5 tahun ke depan, sektor kelautan dan perikanan akan menyumbang USD160 miliar. Angka ini setara dengan 8-11% dari keseluruhan gross domestic product (GDP) Indonesia. Menurutnya, angka ini dapat dicapai dengan menata ulang tempat pelelangan ikan (TPI) dan membangun pasar ikan internasional (international fish market) yang menjadi pusat jual-beli produk perikanan berskala internasional.
“Indonesia sebagai negara dengan samudera luar biasa luasnya itu tidak satu pun kita memiliki yang namanya international fish market. Di Filipina itu ada General Santos, di Australia ada Fremantle. Kita tidak punya itu. Harus segera kita mulai,” ucapnya.
Untuk itu, Menteri Suharso mengusulkan 3 (tiga) lokasi yang dapat digunakan untuk membangun international fish market di Indonesia. Ia mengatakan, usulan atas hasil kajian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) ini belum ada tindak lanjuti. Ketiga lokasi tersebut ialah Likupang (Sulawesi Utara), Tual/Saumlaki (Maluku), dan Bagansiapi-api (Riau).
Di antara ketiga lokasi tersebut, menurutnya Likupang menjadi lokasi yang sudah siap dan cocok untuk dijadikan sebagai pasar ikan internasional (international fish market) yang menjadi pusat jual-beli produk perikanan berskala. Sebab, Likupang telah menjadi salah satu destinasi wisata yang dilengkapi dengan hotel-hotel berbintang 5 (lima) dan dekat dengan bandara internasional. Selain itu, perairan di sekitar wilayah Likupang setidaknya memiliki 2 (dua) jenis ikan yang menjadi andalan produk ekspor Indonesia yakni yellow fin tuna dan blue fin tuna.
“Menurut saya, Likupang lebih cocok dan sudah siap menjadi pasar ikan internasional (international fish market) yang menjadi pusat jual-beli produk perikanan berskala karena sudah tersedia industri perikanan. Budidayanya ada, industrinya pun ada,” cetusnya.
Menteri Suharso berharap, pembangunan international fish market ini akan dikolaborasikan dengan dua kementerian lainnya yang turut hadir di kesempatan ini. “Untuk infrastrukturnya ada Pak Menteri PU, untuk destinasi itu Pak Menhub yang akan membantu. Semoga kedua kementerian ini bisa mendukung. Kami bertiga yakin international fish market di zaman Pak Edhy itu bisa benar-benar berkibar,” tuturnya.
Adapun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pihaknya akan terus mendukung pembangunan infrastruktur kawasan perikanan dan permukiman nelayan. Sepanjang tahun 2015-2019, ia menyebut bahwa pihaknya telah melakukan revitalisasi tambak garam dan perikanan budidaya guna meningkatkan produksi keduanya.
“Sepanjang 2015-2019, kita sudah membangun 410.000 hektar dan merehabilitasi 3.740 hektar tambak garam. Untuk tambak perikanan, kita telah membangun seluas 14.608 hektar dan merahibiltasi 79.324 hektar wilayah. Ini pasti masih kecil. Dengan adanya Rakornas ini, mudah-mudahan kita bisa sinkronisasi dengan program-program KKP,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Basuki menyampaikan bahwa sejumlah pemukiman nelayan juga telah dibangun. Beberapa di antaranya di Kampung Tepi Air Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah; Kampung Karangsong, Kab. Indramayu, Jawa Barat; Rumah Khusus Nelayan, Desa Sumber Jaya, Bengkulu; Rumah Khusus Nelayan, Desa Hu’u, NTB; dan Rumah Khusus Nelayan, Kab. Halmahera Barat, Maluku Utara.
Pembangunan infrastruktur pendukung sektor kelautan dan perikanan ini akan diteruskan dalam lima tahun mendatang. Irigasi tambak garam dan perikanan, peningkatan kualitas kawasan nelayan, serta pembangunan rumah khusus dan perbaikan rumah swadaya untuk nelayan menjadi 3 (tiga) sektor yang akan dibangun pada tahun 2020 mendatang.
“Pada tahun 2020, Kementerian PUPR berencana meningkatkan 5.569 hektar dan merehabilitasi 4.563 hektar jaringan tata air. Peningkatkan kualitas pemukiman nelayan di 3 provinsi yaitu Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Kalimantan Utara juga akan dilakukan. Selain itu, kami juga akan membangun 350 unit rumah khusus nelayan di 9 provinsi,” paparnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan siap membantu meningkatkan konektivitas antarpulau dan daerah-daerah di Indonesia.
Ia mengaku akan mendukung keinginan Menteri Edhy untuk melakukan ekspor langsung dari sentra-sentra perikanan di pulau-pulau terdepan dan terluar Indonesia, tanpa harus melalui Pulau Jawa. Ia mengungkapkan, Kementerian Perhubungan memiliki setidaknya 40 reffer container dan armada kapal tol laut yang siap dimanfaatkan.
“Kami bisa siapkan kapal lautnya. Kita tidak perlu menyiapkan kontainer jauh-jauh karena ada mother vessel (kapal induk) yang bisa menampung atau mengirim, siap untuk mengekspor,” tandasnya.
Menteri Edhy dan Menteri Budi juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan ruang lingkup kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia; percepatan pelayanan perizinan kapal perikanan; sinergisitas pelayanan dan pengawasan perkarantinaan ikan; harmonisasi tatanan zonasi pelabuhan; hingga pertukaran data dan informasi.
Tak hanya dengan Kementerian Perhubungan, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di sektor perikanan tangkap oleh Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo dan Direktur Utama BPJS Agus Susanto disaksikan oleh Menteri Edhy. Seluruh awak kapal, nelayan, dan tenaga kerja di sektor perikanan bisa mendapatkan manfaat dari keikutsertaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagai informasi, dalam kegiatan Rakornas KKP 2019 ini juga dilakukan pemaparan program prioritas 2020-2024 oleh masing-masing unit eselon I. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama Menteri Edhy dan seluruh pejabat eselon I untuk perbaikan ke depan tentang pembangunan di daerah.
Kegiatan hari pertama ini diakhiri dengan pencerahan dari narasumber pakar kelautan dan perikanan Prof. Rohmin Dahuri dan pakar komunikasi Prof. Bachtiar Aly. Kedua pakar itu memberikan wawasan membangun perikanan tangkap, budidaya, industri kelautan dan perikanan, dan bioteknologi, serta bagaimana membangunan komunikasi yang efektif dengan para stakeholders. (AFN/ERB)
