Pulau Reklamasi Milik Aguan Terancam Moratorium Menteri Susi

346
google.com

indopos.co.id – Sejumlah pihak terus menyoroti pulau C, D, dan E di Pantai Utara Jakarta. Sebab, ditengah rencana pelarangan sementara (moratorium), oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pengembang ketiga pulau reklamasi tersebut, yakni PT Agung Sedayu Group melalui anak usahanya PT Kapuk Naga Indah (KNI), terus melakukan pembangunan. Bahkan, untuk Pulau C (Golf Island I), saat ini sudah terbentuk daratan seluas 276 hektare dan siap untuk didirikan properti di atasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik, mengaku sudah melakukan pantauan langsung, ke lokasi pulau milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan. “Pulau reklamasi milik Aguan sudah jadi dan sudah bisa dilewati mobil,” ujar Taufik, pada INDOPOS, Minggu (11/10).

Menurut Taufik, masyarakat Jakarta, khususnya yang tinggal di wilayah Utara Jakarta sebaiknya melihat langsung keberadaan pulau itu. Karena, biar bagaimanapun warga Jakarta Utara adalah pihak yang paling berdampak terhadap kegiatan reklamasi. Apalagi, selama ini banyak gelombang protes dari warga, baik itu nelayan, ataupun warga setempat karena merasa dirugikan dengan berdirinya pulau reklamasi ini. “Kalau mau melakukan protes harus punya data dan fakta yang lengkap, supaya protesnya tepat sasaran,” kata Taufik.

Anak buah Prabowo Subianto ini menjelaskan, para pengembang pulau reklamasi harus memperhatikan kesejahteraan warga di sekitar pembangunan pulau buatan. Jangan malah merenggut mata pencaharian mereka. “Karena saya mendengar sampai ada keluarga nelayan terpaksa harus makan hanya pakai garam gara-gara tidak bisa melaut lagi karena adanya reklamasi. Jangan sampai kondisi ini dibiarkan, harus ada solusinya,” tegas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, mengatakan akan menggodok aturan soal pelarangan sementara (moratorium) pembuatan daratan baru dari dasar laut atau reklamasi pulau.

Dijelaskannya, sebelum aturan ini diluncurkan, dia menyatakan, dirinya akan meminta restu terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). “(Diajukan) Pak Presiden Jokowi. Bos saya Pak Presiden,” ucap Susi.

Susi mengatakan, aturan ini penting untuk diterbitkan guna melindungi wilayah perairan yang produktif dan menjadi tempat bagi nelayan untuk mencari ikan.

“Kita mengarah ke proteksi wilayah laut, tempat mereka cari makan, ini tidak ada proteksi. Juga untuk menjaga pulau lain tidak bernasib sama ke depan,” lanjutnya.

Susi Pudjiastuti menyatakan, semakin cepat aturan ini diberlakukan, maka akan semakin baik. Saat ini aturan tersebut tengah dikaji oleh perguruan tinggi dan Direktur Jenderal Tata Ruang Laut KKP.”Kalau bisa semaik cepat, kalau tidak banyak pantai hilang,” tandasnya. (wok)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments