Proyek KKP di Gondol Sudah Sesuai Aturan

47

KKPNews, Jakarta – Sehubungan dengan pemberitaan yang dimuat pada media online ataupun cetak pada 20 Mei 2019 perihal proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikelola oleh satuan kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) yakni Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, yang dinilai merugikan negara, Kepala Pusat Riset Perikanan Waluyo Sejati Abutohir menegaskan bahwa pengerjaan beberapa proyek KKP yang ditangani BRBPL Gondol sudah sesuai dengan aturan. Sehingga pemberitaan tersebut dinilai tidak benar dan cenderung mengarah kepada menggiring opini negatif masyarakat.

Waluyo juga menegaskan bahwa rehabilitasi senderan pantai merupakan kegiatan APBN TA. 2018 yang belum dapat dilaksanakan oleh BBRBLPP. Hal ini disebabkan adanya kebijakan refining dari KKP sehingga belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan, dan anggarannya dikembalikan pada negara.

Terkait dengan pekerjaan jalan setapak dan plataran outdoor, dikatakan Waluyo bahwa pekerjaan tersebut bukan merupakan kegiatan di tahun 2017/2018 melainkan kegiatan di Tahun Anggaran 2019, yang saat ini sudah dalam proses pemilihan elektronik melalui lpse.kkp.go.id.

Sedangkan untuk pekerjaan rehabilitasi jalan ke Pura Gondol dan pekerjaan pengadaan peralatan perikanan sebesar 403 juta, kembali ditegaskan Waluyo tidak pernah teranggarkan di dalam anggaran BBRBLPP.

Perihal perusahaan berstatus CV tidak bisa mengambil proyek bernilai miliaran rupiah, dijelaskan Waluyo bahwa sesuai ketentuan di dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 65 ayat (4) bahwa nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Sesuai ketentuan tersebut, usaha kecil (Mikro dan Usaha Kecil) dapat melakukan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya s/d nilai maksimal 2,5 Miliar.

BBRBLPP Gondol pun kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan CV. Karya Sari Sedana sebagaimana yang tertera dalam pemberitaan yang ada.

“Mengenai pengadaan barang jasa di BBRBLPP Gondol, yang di sampaikan Badan Komite Pemberantasan Korupsi (BKPK) pada tanggal 20 Mei 2019, itu tidak benar adanya. Karena pengadaan barang dan jasa di BBRBLPP sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku yaitu berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Yang mana Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) BBRBLPP telah diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang bisa di akses oleh umum terkait dengan rencana pengadaan barang dan jasa,” ucap Kepala BBRBLPP Gondol Bambang Susanto.

“Dalam pelaksanaannya pun BBRBLPP tetap berpedoman pada tender terbuka untuk umum dan melaui sistem online pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KKP. Disamping itu juga, dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan di BBRBLPP melalui pendampingan dan monitoring yang akuntabel, sehingga sistem pengadaan di BBRBLPP dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” lanjut Bambang. (Humas BRSDM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments