Prioritas Infrastruktur Dukung Kedaulatan Agro-Maritim

232
google.com

BeritaSatu.com, JAKARTA —  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, prioritas pembangunan beragam infrastruktur yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebagai upaya mendukung kedaulatan agro-maritim di Tanah Air.

“Untuk mendukung kedaulatan energi dan agro-maritim, Kementerian PUPR telah berkomitmen untuk menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan,” kata Basuki Hadimuljono dalam rilis Komunikasi Publik Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Selasa (29/9).

Menurut dia, prioritas terhadap agro-maritim karena Indonesia sebagai negara maritim memerlukan akselerasi pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi. Potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah pesisir kawasan Indonesia timur sangat besar namun belum dikelola optimal karena ketersediaan infrastruktur.

Menteri Basuki memaparkan, dalam masa pemerintahan 2015-2019, melalui tiga program yaitu pengembangan kawasan, membangun konektivitas, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

Wilayah pengembangan strategis (WPS) berbasis kemaritiman dilakukan dengan mengembangkan tiga kawasan strategis di Kawasan Indonesia Bagian Timur antara lain WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Manado-Belitung-Amurang, WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar-Pare-pare-Mamuju, dan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon-Seram.

“Konsep pengembangan tersebut difungsikan sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah,” jelas Basuki.

Sedangkan berkaitan dengan pembangunan konektivitas nasional, lanjutnya dilakukan dengan pembangunan akses menuju pelabuhan.

Kementerian PUPR juga memiliki konsep WPS Minapolitan untuk mengembangkan wilayah perairan/pesisir dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai kegiatan utama demi meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, terutama nelayan.

Hal tersebut dinilai merupakan salah satu program pengembangan ekonomi maritim dan kelautan, ditambah lagi pembangunan pengamanan pantai pada kawasan wisata dan pulau pulau kecil terluar serta penyediaan air baku untuk air bersih.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah bersinergi dengan Kementerian PUPR dalam membangun kawasan perikanan budidaya antara lain dalam membangun saluran tambak.

“Kerjasama yang telah dilakukan antara dua kementerian tersebut, kami implementasikan dengan melakukan kerjasama antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (DJSDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK),” kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Slamet memaparkan, kerjasama antara KKP dengan Kementerian PUPR antara lain untuk membangun saluran air di tambak dan juga jalan produksi, yang dinilai merupakan bagian dari sinergi yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lahan dan sekaligus mengembangkan perekonomian daerah.

Untuk rehabilitasi saluran tambak, ujar dia, DJSDA melakukan rehabilitasi saluran tambak primer dan sekunder. Pada tahun 2015, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sekitar Rp300 miliar untuk rehabilitasi tersebut.

“Kami harapkan tahun depan akan meningkat. DJPB mendukung untuk melakukan rehab dan pengembangan saluran tersier, melalui anggaran Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif senilai Rp52 miliar pada 2015,” kata Slamet Soebjakto. [Ant/L-8]

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments