Presiden Bentuk Komite Segitiga Karang

319
google.com

Presiden Joko Widodo membentuk Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang
Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan atau Komite
Nasional CTI-CFF Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No
85/2015.

Seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis, pembentukan komite
tersebut untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga dalam
mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dari prakarsa segitiga
karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan (Coral
Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI-CFF).

Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan
Pangan merupakan kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman pada
ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang
dunia. CTI-CFF beranggotakan enam negara, Indonesia, Malaysia, Papua
Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste.

Dalam Perpres tersebut dinyatakan Komite Nasional CTI-CFF Indonesia
sebagaimana dimaksud berkedudukan di ibu kota negara, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh seorang Ketua.

Tugas Komite Nasional CTI-CFF Indonesia adalah menyusun kebijakan
pelindungan dan pengelolaan Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan
Pangan nasional sebagai dasar dan arahan pembangunan sumber daya
Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan nasional. Komite juga
memberikan arahan dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan
program/kegiatan CTI-CFF baik di tingkat regional, nasional, maupun daerah.

Selain itu, Komite menyusun mekanisme kerja antar pemangku kepentingan
pengelolaan terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan,
mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan CTI-CFF Regional di tingkat
nasional serta menyusun rencana aksi nasional CTI-CFF.

Komite Nasional CTI-CFF Indonesia diketuai Menteri Koordinator bidang
Kemaritiman dengan Ketua Harian Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sedangkan sekretaris dijabat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komite beranggotakan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 itu, Komite Nasional CTI-CFF
Indonesia dapat dibantu oleh Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia,
kelompok kerja dan pakar. Mengenai Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF
Indonesia, menurut Perpres ini, diketuai oleh Sekretaris Komite Nasional CTI-
CFF Indonesia.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments