Perketat Pengawasan Kapal Tak Berizin dengan “Naming dan Shaming”

156
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kegiatan Chief Editors Meeting di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Jumat (25/1). Dok. Humas KKP/ Handika Rizki R.

KKPNews, Jakarta – Maraknya kepemilikan kapal ikan yang tidak memiliki izin atas pengeluaran surat izin penangkapan ikan (SIPI) menjadi faktor utama pelaksanaan kebijakan “Naming dan Shaming”. Di samping itu, tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan dalam negeri sangat rendah. Masih banyak ditemukan kecurangan dalam pelaporan ukuran dan jumlah tangkapan kapal.

Untuk meminimalisir hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengumumkan ke publik soal kepemilikan kapal tangkap ikan yang tidak berizin. “Semua nama pemilik kapal, posisinya di mana, status [penghasilan] berapa akan saya umumkan ke publik,” ujarnya dalam pertemuan bersama para pemimpin media di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat malam (25/1).

Menurutnya, langkah tersebut diambil lantaran agar para pemilik kapal tangkap patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Di sisi lain, publik dapat mengetahui serta mengawasi perusahaan-perusahaan penangkapan ikan yang “bandel” namun kerap menyalahkan pemerintah atas tidak dikeluarkannya surat izin penangkapan ikan (SIPI). Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan per tanggal 1 Februari 2019.

Menurut Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, ada beberapa tujuan yang ingin di capai dengan adanya kebijakan ini, antara lain meencegah aktivitas manipulasi terkait syarat wajib untuk pengeluaran SIPI berupa laporan kegiatan penangkapan (LKP) dan laporan kegiatan usaha (LKU) dan memperketat pengawasan dengan keterliban publik.

“Misalnya x kapalnya berapa, ukurannya berapa, teman-teman bisa mengikuti semua. Kami ingin masyarakat memahami. Perusahaan, kan, wajib serahkan LKP dan LKU. Nah, ternyata laporannya jauh lebih rendah dari fisik kapalnya. Ini yang kami sebut tadi under reported,” ungkapnya.

Kebijakan ini juga dilakukan untuk memastikan pendapatan negara dari pajak perusahaan-perusahaan tersebut harus sesuai dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mereka lakukan.

“Ini yang jadi masalah besar perikanan dunia. Illegal, unregulated dan unreported. Sehingga Pemerintah kesulitan menghitung tingkat pemanfaatannya. Orang volumenya saja enggak tahu, bagaimana mungkin kita bisa memungut pajak yang bagus dari usaha tadi,” lanjutnya.  (Fatimah Hilwah/AFN).

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments