Percepat Operasional Pendaratan Ikan, PPN Brondong Gelar Sosialisasi Penerbitan SPB dan SLO

458

KKPNews, Brondong – Guna terciptanya sinkronisasi dan percepatan operasional dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional pendaratan ikan, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong menggelar sosialisasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO) bagi kapal perikanan di kawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kranji, Lamongan, Jumat (12/8).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendampingan dan mentoring PPN Brondong terhadap operasional kapal perikanan di kawasan itu. Dalam kesempatan tersebut, dihadiri oleh Kepala PPN Brondong, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan, Keamanan Laut Terpadu (KAMLADU) Pos Lamongan, Kapolsek Paciran, Kepala satker PSDKP Brondong, Kep. PolAir Lamongan, Kep.Dinas Kranji, Ketua HNSI Cab. Lamongan, Ketua Rukun Nelayan (RN) Kranji, nahkoda dan para pemilik kapal.

Kepala PPN Brondong Dedi Sutisna menyatakan dukungannya terhadap kelancaran kegiatan pendaratan ikan di kawasan tersebut. “Untuk mendukung hal ini, kami siap melakukan koordinasi maupun pelayanan guna mendukung terciptanya keselamatan berlayar bagi kapal perikanan di kawasan PPI Kranji, Lamongan,” ujar Dedi.

Mayoritas kapal perikanan di PPI Kranji berukuran 5 – 10 GT dengan sistem one day fishing. Seperti diungkapkan salah seorang pemilik kapal, H. Sumaji, hal ini menjadi hambatan karena regulasi pelayaran yang mewajibkan setiap kapal memiliki SPB untuk berlayar.

“Kami terbentur dengan regulasi yang berlaku sementara realita di lapangan berbeda. Kami melaut jam 3 pagi kantor belum buka dan bongkar ikan jam 3 sore kantor mau tutup”, tuturnya.

Benturan tersebut dirasa membebani nelayan karena mereka harus mengurus SPB setiap hari. Sedangkan pelayanan kesyahbandaran dan pengawas perikanan di PPI Kranji belum optimal karena belum adanya sumber daya manusia yang mumpuni.

Kepala Seksi Kesyahbandaran PPN Brondong Harnoto dalam menanggapi permasalahan tersebut menyarankan agar nelayan Kranji mengurus SPB di pelabuhan terdekat yaitu PPI Campur Rejo. Di pelabuhan tersebut PPN Brondong menempatkan petugas Kesyabandaran untuk kepengurusan SPB. Disamping itu dia juga berharap agar Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendukung kelancaran kepengurusan SLO sebagai syarat terbitnya SPB.

“Nelayan Kranji bisa mengurus SPB di pelabuhan terdekat sebelum melaut dari pada harus karena PPN Brondong yang letaknya jauh. Dampaknya, apabila nelayan enggan mengurus SPB, kemungkinan terjaring operasi laut dan tertangkap oleh pihak penegak hukum akan semakin besar,” tandasnya. (MJ)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments