Peran Penting KKP dalam Upaya Pelestarian dan Perlindungan Jenis Ikan di Maros

15
Dok. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP

KKPNews, Maros – Direkorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Kantor Balai Pengelolaaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar (6/2).

“Kunjungan kerja tim ini bertujuan melaksanakan fungsi pengawasan serta merangkum data dan informasi terkait pelaksanaan pelestarian dan perlindungan jenis ikan yang dilindungi, yang nantinya akan menjadi salah satu acuan referensi dalam perancangan Undang-Undang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, ucap Brahmantya Satyamurti Poerwadi, Direktur Jenderal DJPRL KKP.

Menurut Brahmantya, peran KKP dalam upaya pelestarian dan perlindungan jenis ikan ini sudah lama dilaksanakan oleh ditjen yang dipimpinnya. Beberapa program kegiatan terkait yang dijalankan yakni pengelolaan terhadap jenis ikan dilindungi berupa monitoring populasi dan upaya pelestarian, perlindungan habitat, penanganan biota laut dilindungi yang terdampar, serta pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari melalui pelayanan rekomendasi pemanfaatan hiu-pari bagi masyarakat ataupun stakeholder yang memanfaatkan komoditi tersebut.

Selain itu, pihaknya telah memberikan bantuan fasilitas penangkaran dan fasilitas pendukung lainnya kepada 8 kelompok penggiat konservasi untuk jenis penyu, kuda laut, hiu paus, dan terumbu karang. Mengembangkan model database sebaran dan jenis ikan dalam sistem digital yakni Sistem Informasi Data Ikan Dilindungi (SIDIDI).

“Upaya yang telah dilakukan oleh KKP dalam program konservasi jenis ikan di antaranya ialah menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan Keputusan Menteri KP (terancam punah, langka, endemik, fekunditas rendah dan populasi turun drastis); melindungi habitat penting (daerah pemijahan, daerah mencari makan) menjadi kawasan konservasi; melindungi jalur migrasi biota (zona alur dalam RZWP3K, RTRLN); mengembangkan dan menangani kasus-kasus biota perairan terdampar (lumba-lumba, dugong, paus); penerapan kuota penangkapan untuk pengendalian perdagangan internasional; dan menerapkan ketentuan konvensi internasional untuk jenis ikan yang perdagangannya diatur secara internasional (CITES),” tambah Brahmantya.

Agenda kegiatan kunjungan kerja ini meliputi audiensi terhadap pengusaha hiu-pari terkait pemanfaatan hiu dan pari di wilayah Sulawesi, peninjauan langsung proses pelayanan rekomendasi pemanfaatan hiu dan pari, serta penandatanganan komitmen bersama untuk melaksanakan pelestarian dan perlindungan terhadap jenis ikan dilindungi oleh Undang-undang dan turunannya.

Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini, BPSPL Makassar mengundang UPT KKP dan instansi daerah lainnya yang berada di wilayah Sulawesi. Beberapa di antaranya ialah  Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, BBKIPM Makassar, BRPBAP3 Maros, Pangkalan PSDKP Bitung, PPN Untia, Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep, Politeknik Bone, SUPM Bone, dan sejumlah pengusaha pemanfaat hiu-pari di wilayah Makassar.

Kegiatan ini juga didampingi langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Bapak Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Sementara tim Panitia Kerja diketuai oleh Wakil Komisi IV DPR RI, Bapak Roem Kono.

“Dalam upaya pelestarian dan perlindungan ini, KKP mengharapkan agar upaya yang sudah dilakukan selama ini dapat menjadi masukan konkret Rancangan Undang-Undang (RUU). Khususnya dalam pengelolaan sumberdaya hayati, baik yang di teresterial maupun yang akuatik agar dapat dipisahkan kewenangannya untuk lebih fokus dalam hal pengelolaan maupun penanganannya,” pungkas Brahmantya. (DJPRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments