Pengelolaan Perikanan Danau Toba Perlu Ditertibkan

844

KKPNews, Jakarta. Perairan umum seperti Danau Toba di Propinsi Sumatera Utara telah memberikan manfaat ekonomis penting bagi masyarakat di daerah sekitarnya. Namun maraknya aktifitas perikanan budidaya beberapa tahun terakhir mengakibatkan menurunnya daya dukung di danau tersebut. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghimbau agar pengelolaan perikanan budidaya di Danau Toba perlu ditertibkan.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, setidaknya terdapat sekitar 23.000 unit Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba. “Produksinya sekitar 96.000 ton ikan tahun 2014 terutama nila merah sebanyak 98 persen”, ungkapnya saat konfrensi pers di Kantor KKP, Jakarta (20/10).

Selain kontribusi penting sebagai sumber pendapatan juga sumber protein hewani masyarakat di sekitar danau. Mengingat Danau Toba merupakan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai Perpres No. 81 Tahun 2014, maka Pemerintah Pusat termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berwenang menangani pengelolaan dan pembinaan Danau Toba.

Permasalahan Danau Toba saat ini tengah hangat diperbincangkan mengingat akan dijadikan satu daerah untuk Geopark. Adapun terkait dengan perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2014 itu diperbolehkan untuk dikedalaman lebih dari 100 meter untuk usaha yang besar.

“Sedangkan usaha-usaha yang kecil masyarakat itu hanya hilir danau toba yaitu di daerah Toba Samosir sehingga kita ingin nanti minta kepada Litbang ataupun LIPI nanti untuk mengkaji ulang, mempelajari lagi berapa jumlah kapasitas yang diperbolehkan karena perairannya sekarang sudah berubah. Dulu oligotropic sekarang sudah mesotropic. Jadi artinya jumlah keramba meningkat dan daya dukungnya berubah,” terang Slamet.

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya KKP Saut P. Hutagalung berpendapat agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) pengaturan daya dukung (sesuai rekomendasi LIPI/ Badan Litbang KKP) dan zonasi untuk kegiatan budidaya. Juga diharapkan Pemprov Sumut melakukan koordinasi penetapan Perda Kabupaten untuk zonasi termasuk perikanan budidaya.

Selain over fishing yang dilakukan nelayan di kawasan Danau Toba, anjloknya populasi dan produksi ikan endemik pora-pora juga disebabkan munculnya sang predator yang disebut dengan ikan kaca-kaca. Keberadaan ikan ini mulai terdeteksi tahun 2014.

“Akibatnya ekonomi masyarakat nelayan sudah terpuruk,” ujar Saut P. Hitagalung saat restocking atau penebaran benih ikan bersama Bupati Samosir Mangindar Simbolon di Perairan Pangururan, Danau Toba, Kabupaten Simalungun beberapa waktu yang lalu.

Sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat disarankan kembali mengembangkan usaha penangkapan ikan di Danau Toba melalui restocking ikan asli Danau Toba (ikan batak atau jurung) atau jenis ikan lain yang direkomendasikan LIPI/ Badan Litbang KKP. Juga dapat dikembangkan usaha pengolahan ikan untuk oleh-oleh wisata dan konsumsi lokal. (RH/DS).

 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments