Pengawas Perikanan Tertibkan Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang dan Selamatkan Spesies Dilindungi

328
Dok. Humas PSDKP

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menertibkan penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang dilarang yakni trawl, serta berhasil menyelamatkan 15 (lima belas) ekor spesies dilindungi “Penyu Hijau” (Cheliona mydas) dari pemanfaatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Jakarta (11/2).

Selanjutnya, Plt. Direktur Jenderal PSDKP menyatakan bahwa keberhasilan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu di Kabupaten Kayong Utara atas penertiban trawl dan penyelamatan spesies dilindungi Penyu Hijau di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah.

Penertiban API yang dilarang dilakukan oleh Satuan Pengawasan (Satwas) Kayong Utara Kalimantan Barat dalam operasi pengawasan dengan menggunakan KP. Napoleon 003 terhadap alat tangkap trawl mini yang dioperasikan oleh KM. Eka Ema.

Dalam kesempatan tersebut, Nakhoda KM. Eka Ema mengakui melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yakni “trawl mini”. Nakhoda juga secara sukarela menyerahkan alat tangkap kepada petugas dan menyatakan tidak akan menggunakan kembali alat tangkap yang dilarang, serta bersedia menjalani proses hukum apabila di kemudian hari ditemukan menggunakan alat tangkap yang dilarang.

Alat tangkap trawl merupakan salah satu jenis alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, optimal dan berkelanjutan serta mengurangi konflik pemanfaatan sumber daya ikan.

Selamatkan Spesies Penyu Dilindungi

Sementara itu, pada hari Minggu (10/2) Pengawas Perikanan pada Wilayah Kerja (Wilker) PSDKP Banggai dan Morowali Sulawesi Tengah berhasil menyelamatkan 15 (lima belas) spesies dilindungi, Penyu Hijau (Cheliona mydas), dari pemanfaatan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Penyelamatan spesies dilindungi tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat kepada Pengawas Perikanan yang menyampaikan adanya penampungan Penyu Hijau di keramba jaring apung milik salah satu warga di Desa Lahuafu, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali. Atas dasar laporan tersebut, Pengawas Perikanan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Morowali dan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaaan di lokasi. Hasilnya, ditemukan adanya penampungan Penyu Hijau yang merupakan salah satu spesies dilindungi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemilik, Penyu Hijau tersebut akan dijual kepada masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Sementara, pemilik mengatakan tidak mengetahui bahwa spesies penyu tersebut merupakan spesies yang termasuk kategori dilindungi berdasarkan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selanjutnya, Tim Pengawas Perikanan dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP akan melakukan pendalaman lebih lanjut atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik. Sementara itu, 15 (lima belas) ekor Penyu Hijau dalam penampungan tersebut akan dilepasliarkan ke alam.

Penyu merupakan salah satu jenis ikan yang dilindungi karena keberadaannya telah terancam punah akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Di Indonesia, terdapat 6 (enam) jenis penyu yang dilindungi yaitu: 1) Penyu Hijau (Chelonia mydas); 2) Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata); 3) Penyu Tempayan (Caretta caretta); 4) Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea); 5) Penyu Ridel/Abu-abu (Lepidochelys olivacea); dan 6) Penyu Pipih (Natator depressa).

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan penyu serta habitatnya, yaitu: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa, PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya lkan, dan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora. (Humas DJPSKP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (75.0%)
  • Terganggu (25.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Marah (0.0%)

Comments

comments