Pemerintah Cegah Ekspor Produk Perikanan Ilegal Senilai Rp 55 Miliar

301
dok.

KKPNews, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Bea Cukai Tanjung Priok – Kementerian Keuangan, berhasil mengagalkan ekspor ikan ilegal yang diperkirakan senilai Rp 55.764.117.647.

Komoditas yang akan diekspor ialah berupa produk perikanan dengan jenis Shark Fin dan Shark Rod Tail, Catfish, Frozen Fillet Eel, Salted Jellyfish, Orion Jeprox Fish, Shrimp Powder, dan Abalone Shell.

Adapun modus pelanggaran yang dilakukan adalah tidak memiliki Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Kesehatan atas produk yang diekspornya.

“Ada beberapa prinsip yang tidak dipenuhi, yang pertama semua produk perkanan yang keluar dari Indonesia harus ada kontrol. Oleh karenanya kami menemukan produk ini tidak memiliki ijin-ijin tersebut”, ujar Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rina, dalam konferensi pers bersama Bea Cukai Tanjung Priuk, Selasa (17/5).

Rina menambahkan, dalam eksportasi ini juga ditemukan, akan dikirim ke beberapa negara non-mitra, tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan untuk konsumsi manusia.

“Data yang kami dapatkan, tadinya barang-barang ini akan dikirim dengan tujuan ke Hong Kong, Taiwan, Korea, Vietnam, Amerika Serikat, China, Thailand, Singapura dan Jepang”, jelas Rina.

Sebelumnya, pada rentang waktu Agustus 2015 hingga April 2016, Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal hasil perikanan sebanyak 10 kontainer. Barang ekspor ilegal tersebut berhasil diamankan di Jakarta International Container Terminal (JICT), KOJA, Mustika Alam Lestari (MAL) dan Terminal 3 Tanjung Priok.

Direktur Penindakan dan Penyidikan, Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Haryawan Mulya mengatakan, kasus ini akan diserahterimakan kepada BKIPM Kelas 1 Jakarta II.

“Sebagai tindak lanjut atas kasus ini, eksportir diduga melanggar UU Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (5) Permen KP Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan akan diserahkan kepada BKIPM Kelas 1 Jakarta II”, pungkas Haryawan. (MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (50.0%)
  • Senang (50.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments