Pemerintah Buka Kemudahan Akses Permodalan untuk Nelayan

53
Dok. Humas DJPT

KKPNews, Natuna – Pulau-pulau terluar Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang begitu besar dan dapat didayagunakan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan. Salah satu strategi dalam pengembangan perekonomian tersebut adalah melalui implementasi pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna di Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

SKPT Natuna memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan perekonomian lokal dan kedaulatan nasional, mengingat berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara dan di bagian barat dengan Singapura dan Malaysia, yang memiliki potensi sumber daya ikan dari WPP 711.

Potensi sumber daya ikan laut di Laut Cina Selatan (WPP 711) diperkirakan sebesar 1.057.050 ton/tahun dan diperkirakan wilayah perairan laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton/tahun meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53.802,34 ton/tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025.30 ton/tahun, ikan demersal sejumlah 272.594,16 ton/tahun, ikan karang sejumlah 17.562.29 ton/tahun, lainnya (cumi, udang, lobster) sejumlah 10.666,02 ton/tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulaun Riau terbesar berada di perairan Natuna dengan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton/tahun (58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau), diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga.

Dalam kunjungan kerja nya ke SKPT Natuna, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar mengatakan, optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan nelayan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang membutuhkan modal tambahan. Permodalan kerap kali menjadi kendala bagi nelayan. Sulitnya akses, persyaratan yang berbelit-belit hingga ketidaktahuan masyarakat nelayan tentang lembaga pendanaan menjadi beberapa faktor nelayan enggan mengurus kredit.

Lebih lanjut Zulficar menambahkan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia bekerjasama lembaga keuangan, perusahaan asuransi, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan Pelabuhan Perikanan (PP) Selat Lampa hadir dalam upaya mengatasi permasalahan permodalan nelayan sekitar lokasi SKPT Natuna melalui expo dan Gerai Pendanaan dan Asuransi Nelayan tahun 2019.

Kegiatan expo dan gerai pendanaan nelayan, serta gerai asuransi nelayan/awak kapal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka peresmian SKPT Natuna. Fasilitasi pendanaan usaha kepada nelayan Kabupaten Natuna berupa pelaksanaan program kredit dengan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya. Selain itu juga merupakan perwujudan dari pemanfaatan program corporate social responsibility (CSR) atau program kemitraan bina lingkungan (PKBL) secara berkelanjutan.

“Melalui KUR, keluarga nelayan mampu membuka usaha baru yang memiliki peluang besar dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan modal dan investasi dalam bisnis perikanan,” ungkap Zulficar.

Beberapa BUMN yang juga berpartisipasi pada kegiatan ini antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, PT Pegadaian, BLU-LPMUKP dan PT Jasindo.

“Adanya expo yang bekerjasama dengan beberapa BUMN bertujuan untuk lebih mendekatkan nelayan pada mekanisme akses permodalan yang mudah dan fleksibel dari lembaga keuangan dan jaminan perlindungan kecelakaan kerja dari perusahaan asuransi,” tutur Zulficar.

Berdasarkan data, total penyaluran KUR bidang perikanan tangkap tahun 2019 di Kabupaten Natuna sebesar Rp16,34 miliar. Jumlah debitur nelayan sebanyak 810 orang terdiri dari 13 debitur dari Bank BNI senilai Rp2,1 miliar, penyaluran dari Bank BRI kepada 716 debitur dengan nilai Rp11,5 miliar, penyaluran dari Bank Riau Kepri kepada 72 debitur dengan nilai Rp1,39 miliar, dan penyaluran dari Bank Mandiri kepada 9 debitur dengan nilai Rp1,35 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga memfasilitasi BUMN dalam penyaluran bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada kelompok-kelompok nelayan di kawasan PP Selat Lampa senilai Rp111,75 juta berupa sarana penangkapan ikan.

“Ini adalah sinergi yang luar biasa antara pemerintah dan BUMN. Kami ucapkan terima kasih kepada BUMN yang terlibat. Dengan kegiatan seperti ini, harapannya dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait minim modal serta minim sarana prasarana penangkapan,” tandas Zulficar.

Harapannya, fasilitasi pendanaan nelayan ini dapat meningkatkan kapasitas usaha nelayan serta menciptakan dan mengembangkan usaha ekonomi produktif sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya dapat tercapai. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments