Pelayanan Publik Prima, Dukung Industri Perikanan Maju dan Inovatif

15
Dok. Humas PDSPKP

KKPNews, Jakarta – Sesuai arahan Presiden RI bahwa pelayanan publik dan perizinan harus cepat dan tidak berbelit-belit sehingga tidak akan menghambat investasi dan kinerja dunia usaha, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) menyelenggarakan sarasehan dengan tema “Pelayanan Prima, Industri Inovatif dan Pemenuhan Gizi” pada Rabu, (2/10).

Hadir sekitar 170 orang dari lingkup Kementerian/Lembaga, Akademisi, Mitra Gemarikan, dan Pelaku Usaha Perikanan, dan asosiasi selaku stakeholder Ditjen PDSPKP wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam acara untuk menjaring masukan terhadap pelayanan publik Ditjen PDSPKP.

Direktur Jenderal PDSPKP, Agus Suherman, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa kecepatan melayani dan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Adapun tolak ukur dari pelayanan prima adalah cepat, terjangkau, terukur, sederhana, akuntabel, dapat diakses dengan mudah, inovatif dengan kompetensi SDM yang melayani dengan profesional dan bersih.

Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan Ditjen PDSPKP adalah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan guna menjamin mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan. “SKP merupakan amanah Undang-Undang Perikanan sehingga wajib diikuti oleh seluruh pelaku usaha industri pengolahan hasil perikanan baik skala mikro kecil dan menengah besar,” terang Agus.

Sampai dengan September 2019 telah diterbitkan 2.194 SKP yang jumlahnya telah melewati target penerbitan 2.000 SKP pada tahun 2019. Ditjen PDSPKP tetap terus melakukan upaya pembinaan mutu agar semua pelaku usaha bisa memenuhi dengan standar dan semua persyaratan keamanan pangan.

Bisnis perikanan saat ini harus diarahkan pada industri yang inovatif dan produktif sehingga dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan menjadi industri yang berkelanjutan. Salah satu industri pengolahan ikan yang berkembang maju dan inovatif adalah PT Bogatama Marinusa atau Bomar. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1988, memproduksi aneka olahan udang di Kawasan Industri Makasar Provinsi Sulawesi Selatan.

Direktur PT Bomar, Chin Tigor Chendarma mengungkapnya pentingnya efisiensi produksi untuk menekan biaya sehingga harga produk dapat terjangkau oleh masyarakat. Selain itu inovasi juga sangat penting kaitannya untuk penetrasi pasar khususnya memenuhi kebutuhan milenial.

“Pengusaha harus mampu menyesuaikan dengan pasar dunia yang dinamis akibat perubahan gaya hidup, dari ready to cook menjadi ready to eat,” ujar Tigor.

Pelayanan publik Ditjen PDSPKP untuk Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan telah terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai amanah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan No 67 Tahun 2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan.

Diharapkan semua produk perikanan yang beredar di pasar dalam negeri juga dapat memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) guna melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Ditjen PDSPKP juga memiliki pelayanan penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI), dan Pelayanan Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan. (Humas PDSPKP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments