Observer Cegah IUU Fishing

751
Dirjen Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji memberi arahan kepada observer

“KKP bekerja keras untuk menegakkan kedaulatan perairan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan melakukan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Upaya ini merupakan rangkaian dalam menegakkan kedaulatan untuk keberlanjutan pengelolaan perikanan, sehingga nelayan Indonesia dapat hidup sejahtera,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Narmoko Prasmadji saat memberi arahan pada Rapat Koordinasi Observer di Jakarta, (18/11).

Narmoko menjelaskan, masalah IUUF merupakan masalah kronis yang berdampak pada tidak masuknya data hasil tangkapan secara tepat, melemahkan data sebagai bahan dasar dalam upaya pengkajian sumberdaya ikan (stock assessment) dan dapat berakibat fatal terhadap kebijakan pengelolaan perikanan. Selain itu, IUUF juga merugikan nelayan lokal karena hasil tangkapannya menjadi menurun, mendorong gagalnya upaya pengelolaan, dan gagalnya pengelolaan berdampak terhadap kondisi overfishing.

“Kondisi overfishing merugikan pelaku usaha penangkapan karena hasil tangkapan menurun. Menurunnya hasil tangkapan tentunya mendorong turunnya pajak pendapatan negara dari sektor perikanan,” papar Narmoko.

Pentingnya observer

Keberadaan observer sangatlah penting dan strategis untuk memantau operasional kapal-kapal penangkap ikan dan ketelusuran hasil tangkapan. Ketersediaan observer sampai saat ini sebanyak 403 orang yang tersebar dari Barat ke Timur pada pulau-pulau Indonesia (sesuai dengan domisili).

Reformasi dalam pengelolaan perikanan saat ini dapat memberikan perubahan kesadaran bersama baik pusat-daerah, antara pemerintah dengan pelaku usaha perikanan tangkap dan antara suatu Negara dengan Negara lain terkait pengelolaan perikanan. menuju terciptanya new management di WPP NRI.

Diharapkan observer untuk selalu meningkatkan kapasitas kemampuan diri sebagai observer sejati, baik kapasitas teknis juga tidak kalah pentingnya meningkatkan kapasitas untuk selalu meng-update regulasi KKP atau internasional terkait dengan keberlanjutan sumberdaya ikan dan isu IUUF.

“Saya berharap integritas yang tinggi seorang observer dalam memantau, mencatat, mengukur dan melaporkan hasil tangkapan harus ditegakkan karena independen seorang observer merupakan dasar dari tugas seorang observer yang harus diemban dan dipercayakan. Oleh karena itu, observer juga harus bekerja dengan berkualitas, jujur dan mematuhi semua aturan yang telah ditetapkan dan selalu bersemangat,” pungkas Narmoko.

Penyiapan observer merupakan salah satu langkah kesiapan sumberdaya manusia dari perikanan tangkap atas akan berlakunya MEA sehingga observer Indonesia yang sudah profesional dapat bersaing bahkan dapat juga mengisi kapal-kapal perikanan selain berbendera Indonesia.

Saat ini DJPT sedang mencetak observer yang berkompeten dan profesional pada masing-masing alat penangkap ikan sehingga selain dapat memantau kapal perikanan Indonesia juga dapat memantau pada kapal/organisasi regional (RFMOs) atau internasional lainnya yang membutuhkan karena Indonesia sudah menjadi anggota pada organisasi regional IOTC, CCSBT dan WCPFC. (SDI/SA/CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (40.0%)
  • Terinspirasi (40.0%)
  • Senang (20.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments