[NEWS] Rapat Kerja KKP Bersama Badan Legislasi DPR

107

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menghadiri rapat kerja bersama Badan Legislasi DPR RI dengan pembahasan rencana revisi Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, pada Kamis 2 Februari 2017.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perubahan menyangkut penguatan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing, penyederhaan dalam pengurusan ijin kapal tangkap, dan memperkuat seluruh sistem pengembangan perikanan Indonesia yang berorientasi kepada pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi kemaritiman.

Menurut DPR, KKP sudah memiliki visi dan terobosan yang cukup bagus terutama dalam pengelolaan kekayaan perikanan di Indonesia. Namun terobosan besar tersebut belum memilki payung regulasi yang kuat.

Badan Legislasi DPR akan segera membentuk panitia kerja yang akan melakukan survei di beberapa lokasi. Dari survei tersebut diharapkan dapat menambah masukan materi revisi UU Perikanan.

Menteri Susi juga menegaskan, bahwa Peraturan Presiden Nomor 44 tentang Daftar Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka, tentang sektor perikanan tangkap yang tertutup bagi asing harus dimasukan kedalam revisi Undang-undang Perikanan. (KC)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments