Nahkoda Kapal SS-2 kembali Pra Peradilankan KKP

166
HABADAILY.COM

HABADAILY.COM – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sabang, Kamis (15/10) kembali menggelar sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Kapten/Nahkoda Kapal MV.Silver Sea (SS-2) terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebelum menggugat KKP, kuasa hukum Kapal MV.Silver Sea (SS-2) mempra peradilankan Pemerintah Indonesia cq Pangarmabar cq Danlanal Sabang. Salah satu objek tututannya adalah meminta majelis hakim melepaskan kapal tersebut yang ditangkap oleh Kapal KRI Teuku Umar pada tangal 12 Agustus 2015.

Namun majelis Hakim tidak menerima gugutan pra peradilan tersebut, pandangannya adalah gugatan yang diajukan salah alamat (eror in persona) merujuk pada putusan PN Sabang Nomor ; 02/Pid.Pra/2015/PN.Sab pada tanggal 5 Oktober 2015 lalu.

Tidak puas dengan dengan putusan sebulumnya, Nahkoda Kapal MV.Silver Sea (SS-2) yang berbendera Thailand tersebut melalui kuasa hukumnya kali ini kembali mempra peradilankan KKP cq Ditjen PSDKP cq Stasiun PSDKP Belawan.

Kuasa hukum nahkoda Kapal MV.Silver Sea (SS-2), Sofyan, SH dalam gugatannya juga meminta kepada majelis hakim untuk melepaskan Kapal MV.Silver Sea (SS-2) serta menuntut KKP untuk menggatikan biaya operasional selama kapal ditahan di Dermaga lanal Sabang.

“Kami memohon kepada majelis hakim agar Kkapal tersebut dilepaskan dan mengantikan biaya operasinal sebasar Rp 6 M selama kapal ditahan,” pinta Kuasa Hukum Nahkoda Kapal MV.Silver Sea (SS-2), Sofyan.

Majelis hakim yang membuka sidang, Kamis (15/10) mendegar jawaban dari pihak tergugat dalam hal ini kuasa hukum (KKP). Salah satu kuasa hukum KKP, Leonard Arpan Aritonang, SH.I dalam jawabannya mengatakan, penangkapan atau penahanan Kapal MV.Silver Sea (SS-2) dan penetapan nahkodanya sebagai tersangka sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Pemerintah Indonesia melalui Kementerin Kelautan dan Perikanan (KKP) konsisten menengakkan kedaulatan Negara dalam hal ini memberantas illegal fishing dan menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, hal ini demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan melalui sumber daya laut yang kita miliki,” tegas kuasa hukum KKP dalam sidang formil yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Noor Ikhwan Ikhlas secara tunggal.[acl]

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments