Menteri Susi : Selama Ini UU Perikanan Diabaikan

388
ilustrasi. Foto: int

KKPNews, Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, masih tidak habis pikir dengan tanggapan pihak-pihak tertentu yang mengecam aksi penenggelaman kapal yang dilakukannya saat melakukan penindakan pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Indonesia.

Namun Susi mengaku tidak terganggu akan hal itu karena sudah ketentuan Undang-undang (UU) yang ada. Undang-undang dimaksud adalah nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009.

“Kalau disuruh berhenti tenggelamkan kapal, ganti UU-nya. Karena ini bukan keinginan Susi, bukan keinginan Pak Presiden, ini ketentuan yang sudah ada di UU,” tegas Susi dalam jumpa wartawan, di kediaman dinasnya, Jakarta, Kamis (19/11).

Menurut Susi, undang-undang tersebut dengan jelas mengatakan kapal asing tidak boleh menangkap ikan di perairan Indonesia sehingga menenggelamkan kapal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Justru, lanjut Susi, kehadiran pihak asing menangkap ikan di negara Indonesia selama berpuluh tahun adalah suatu yang salah karena tidak menerapkan UU yang ada.

Sementara kebijakan moratorium bekas kapal asing yang dikeluarkan pihaknya untuk menghentikan kapal asing yang menangkap ikan di laut Indonesia. ” Banyak peraturan diabaikan. Selama ini undang-undang dibikin untuk diabaikan. Itu asli undang-undang, bukan undang-undang yang saya buat. Saya buat moratorium itu paksa berhenti (kapal asing),” tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti sempat mengeluarkan kebijakan moratorium bagi kapal eks asing. Moratorium tersebut berisi penghentian untuk mengeluarkan izin baru bagi kapal baru. Selain itu, tidak memperpanjang izin kapal yang sudah habis masa berlakunya dan mengkaji kembali izin yang sudah dikeluarkan terkait dengan kepatuhan dan kedisiplinan yang telah diatur sebelumnya.

Moratorium itu juga akan melarang kegiatan bongkar muat di tengah laut seperti yang selama ini terjadi sehingga ikan hasil tangkapan tidak memberikan pemasukan bagi negeri. Jika hal tersebut dilanggar, maka izin kapal akan dibekukan. Penghentian sementara (moratorium) terkait izin usaha kapal eks-asing telah habis pada 31 Oktober 2015 lalu. Moratorium ini sudah berakhir karena sudah tidak ada arahan untuk diperpanjang oleh Presiden Republik Indonesia.

(RP/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments