Menteri Susi Pimpin Bersih Pantai dan Diskusi Nelayan di Trenggalek

81
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti acara bersih pantai di Pantai Prigi 360, Trenggalek, Jawa Timur (5/2). Dok. Humas KKP / Handika Rizki Rahardwipa

KKPNews, Trenggalek – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar kegiatan bersih pantai. Kali ini, bertepatan dengan kunjungan kerja di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Rombongan KKP bersama masyarakat Trenggalek melakukan bersih pantai di Pantai Prigi 360, Kecamatan Watulimo, Selasa (5/2). Kegiatan dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang didampingi Bupati Trenggalek Emil Dardak, Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin, dan beberapa pejabat Eselon I KKP. Masyarakat sekitar yang terdiri dari nelayan, ibu-ibu, pelajar, bersama TNI, Polri, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) bersama-sama memungut sampah yang bertebaran di sepanjang pantai.

Usai melakukan bersih pantai, rombongan bertolak ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi untuk bertemu nelayan, pemilik kapal, pelaku usaha perikanan, dan Ibu-ibu penggiat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam sambutannya, Menteri Susi menyampaikan pujian terhadap indahnya pelabuhan alam Trenggalek yang disebutnya sebagai pantai terbaik di selatan Pulau Jawa.

“Bukan buatan manusia, buatan Tuhan yang Maha Esa, luar biasa. Besar (pantainya), luas teluknya, bentengnya pulau-pulau, lautannya dalam, saat ini masih bersih belum kotor,” pujinya.

Namun menurut Menteri Susi, pantai yang indah ini bisa berubah jadi kotor dan bau jika tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dan kapal-kapal penangkap ikan tidak membuang sampah ke laut, baik berupa oli bekas, atau sampah-sampah rumah tangga, utamanya plastik.

Bahkan menurutnya, jika perlu, syahbandar lingkungan PPN Prigi dapat membuat aturan denda bagi kapal-kapal yang kedapatan melanggar.

“Yang buang sampah dendanya Rp5 juta, yang lapor dapat Rp2,5 juta. Jadi tidak perlu Satpol PP dan polisi mengawasi. Karena masyarakat, ABK-nya akan mengawasi kelakuan para pengusaha-pengusaha pemilik kapal,” cetusnya.

Ia juga mengimbau agar nelayan tidak membawa kantong plastik (kresek) saat melaut. Ia mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan ganepo atau ember yang dapat digunakan berulang sehingga tidak mencemari lingkungan. Menurutnya, satu kantong plastik baru dapat terurai selama 450 tahun di alam. Jika kebiasaan membuang sampah di laut tidak segera dihentikan, diprediksi 3 juta ton sampah yang kini berada di lautan Indonesia, tahun 2030 mendatang akan semakin banyak, melebihi jumlah ikan yang ada di perairan kita. Begitu pula dengan pedagang di pingir pantai diminta untuk tidak menyediakan sedotan plastik atau kemasan plastik lainnya.

Menteri Susi mencontohkan, darurat sampah yang terjadi di laut Indonesia bahkan telah membuat nelayan yang menangkap ikan dengan jaring arad di pinggir pantai lebih banyak mendapatkan sampah plastik ketimbang ikan.

Tak hanya perkara sampah plastik, keberlanjutan usaha perikanan masih menjadi perhatian Menteri Susi. Ia meminta masyarakat nelayan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan yang ada di alam. Salah satunya dengan tidak menggunakan alat tangkap bermata jaring terlalu rapat/kecil yang tidak selektif dalam penangkapan.

Purse seine (salah satu alat tangkap) tolong diatur agar mata jaringnya tidak terlalu kecil. Pusat sudah ada aturan paling kecil 4 inchi, Pak. Di sini sekarang ½ inchi. Bagaimana Bapak mau dapat tuna yang besar? Bayi (ikan) baru lahir sudah ditangkap,” tuturnya.

Tak hanya pada tuna, perubahan juga terlihat pada ikan layur. Biasanya satu ekor ikan layur dapat berukuran 3-5 ons. Namun kini, layur selebar 2 jari saja sudah ditangkap. Biasanya diolah dengan diasin atau dijemur, tentu saja dengan nilai jual yang lebih rendah.

Menteri Susi juga menginstruksikan agar masyarakat membantu melakukan penyelamatan penyu, lumba-lumba, termasuk benih lobster (benur). Ia menyayangkan kebiasaan masyarakat berburu benur dan kemudian dijual ke Vietnam dengan harga murah. Benur lobster dijual masyarakat dengan harga Rp10.000-40.000 per ekor. Padahal jika dibesarkan hingga ukuran 6 ons hingga 1 kg per ekor, lobster tersebut dapat dihargai hingga jutaan rupiah per ekor.

“Lama-lama nanti habis tidak ada lagi lobster di sini. Sampeyan ambilin bibitnya, tidak ada yang jadi indukan. Kalau tidak ada indukan, memangnya batu bisa lahirin lobster apa? Kan tidak. Ibu bikin peraturan karena apa? Karena sayang, cinta kepada rakyat, kepada Anda semua. Saya memikul amanah dan bertanggung jawab untuk menjaga visi misinya presiden, terutama menjaga sumber daya alam ini untuk anak cucu kita,” terangnya.

Menteri Susi bercerita, dulu di tahun 1990-an ketika ia masih menjadi penjual lobster di Pangandaran, kiriman lobster dewasa dari Trenggalek dapat mencapai 1-1,5 ton per harinya. Namun saat ini, untuk mendapatkan 100 kg per hari saja sangat sulit. Oleh karena itu, ia meminta seluruh aparat terkait untuk mengawasi perdagangan benih lobster ini. Ia berharap tidak ada lagi oknum yang bermain karena akan ditindak secara tegas.

Terkait hal ini, Bupati Trenggalek Emil Dardak mengatakan, akan melakukan langkah bersama KKP untuk memberantas perburuan benur ini. “Ini adalah masalah kita bersama, makanya dalam kunjungan Bu Susi ke sini, salah satu isu besar yang kita ambil adalah persoalan benur itu,” ujarnya.

Diskusi juga membahas permintaan masyarakat untuk menghidupkan kembali TPI dan pembangunan breakwater (pemecah gelombang). Menteri Susi mengatakan, memang sudah seharusnya TPI difungsikan dengan baik. Jika tidak, TPI tidak dapat menjadi pemicu geliat usaha nelayan kecil dengan jaminan harga yang baik bagi nelayan. Namun untuk dapat mendorong aktivitas di TPI, Menteri Susi menilai perlu adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin bahwa kapal-kapal perikanan, utamanya kapal besar melakukan bongkar muat di TPI, bukan transshipment di tengah laut.

Ia juga menyarankan agar Pemda setempat mengundang BUMN, BUMD, sektor privat, dan swasta untuk turut meramaikan aktivitas perdagangan di TPI Prigi.

“TPI buat pelelangan, panggil pengusaha dari mana-mana suruh masuk, kalau pengusaha-pengusaha Trenggalek tidak mau kasih harga lebih baik sama nelayan. Kelewatan kalau harga ikan 2.000 perak. Dengarnya pun marah saya. Orang tempe saja lebih dari 2.000 perak, masak ikan 2.000 perak. Tidak boleh. Jadi tolong hargai jerih payah nelayan dengan baik. Ada peribahasa, “Iwak iki matine matane mendelik (ikan itu matinya matanya melotot)”. Enggak ada yang merem. Bener enggak? Jadi kalau kita dapat rejeki dari ikan, dari laut, itu harus hati-hati, harus amanah, harus syukur, dengan apa? Regani tenogone wong liyo. Regani modale wong liyo. Ngaken tho? (Hargai tenaganya orang lain. Hargai modalnya orang lain. Begitu kan?)”

Sementara itu, menanggapi permintaan nelayan untuk membangun breakwater, Menteri Susi menyampaikan bahwa breakwater tidak diperlukan warga karena karakteristik laut sekitar yang tidak begitu bergelombang. Ketimbang breakwater, Menteri Susi menyarankan untuk membangun jetty-jetty yang memanjang ke laut. Menurutnya, keberadaan breakwater hanya akan mempersempit jalan keluar masuk kapal penangkap ikan dan mematikan arus pertukaran air sehingga menyebabkan penumpukan kotoran dan bau.

“Masa wong ombak pelan gini dikasih breakwater-breakwater-an, untuk apa? Bikin saja jetty-jetty supaya mobil juga bisa lewat ke atasnya, bongkar muat gampang. (Kalau breakwater) batu begitu, jalan saja susah. Mikul ikan kepeleset, ikannya semua tumpah balik semua ke laut,” jelas Menteri Susi.

Terakhir, Menteri Susi berpesan agar nelayan menghentikan pemasangan rumpon-rumpon besar di high seas (laut lepas), melaporkan hasil tangkapan sebagaimana mestinya untuk mempercepat proses perizinan, dan menyediakan waktu libur menangkap ikan untuk memberikan waktu rehat bagi laut dan biota di dalamnya.

Kegiatan diskusi ditutup dengan penyerahan bantuan dari KKP untuk masyarakat nelayan berupa asuransi nelayan, kredit usaha, modal kerja, bantuan pendidikan, dan berbagai jenis bantuan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menandatangani prasasti TPI Higienis PPN Prigi dan mengunjungi stan expo, salah satunya yang menjual berbagai jenis kerajinan dari bahan sampah daur ulang. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments