Menteri Susi : Izin Lokasi Bukan Untuk Reklamasi, Tapi Untuk Melaksanakan AMDAL

470
dok.humas kkp

KKPNews, Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait perpanjangan izin lokasi reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (26/7).

“Kita ingin meng-update tentang Reklamasi Teluk Benoa. Yang sekarang ini diberitakan dan ramai di media sosial adalah bahwa KKP seharusnya tidak memperpanjang izin lokasi. Persoalan di kita, sekarang ini izin lokasi itu belum ada Peraturan Pemerintahnya. Peraturan Pemerintah yang ada di dalam izin lokasi itu masih di Menkumham. Sementara izin lokasi itu biasanya diminta oleh investor, pengusaha, individu, maupun perusahaan yang memerlukan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),” terang Menteri Susi.

Menteri Susi mengungkapkan, dasar dari pemberian izin lokasi di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014. Dalam Perpres tersebut, terdapat perubahan peruntukan wilayah Sarbagita dari wilayah tata hijau atau konservasi ke wilayah komersial.

“Atas dasar Perpres itu, wilayah tata hijau di wilayah Sarbagita diubah menjadi wilayah komersial. Makanya, terbitlah izin lokasi. Izin lokasi adalah mutlak konsekuensi dari Perpres Sarbagita tersebut yang mengubah peruntukan wilayah konservasi menjadi wilayah pemanfaatan untuk umum,” ujar Menteri Susi.

Lebih lanjut lagi Menteri Susi menegaskan bahwa semua perusahaan berhak mendapatkan izin lokasi. Terkait dengan hal tersebut, izin lokasi bukan untuk mereklamasi, tetapi untuk melaksanakan AMDAL.

“Semua perusahaan, investor, berhak untuk mendapatkan izin lokasi untuk membuat AMDAL.

Izin lokasi bukan untuk mereklamasi dan melaksanakan pekerjaan. Tapi untuk melaksanakan analisis dampak lingkungan,” ujarnya lagi.

Menteri Susi juga menjelaskan bahwa terbitnya izin pelaksanaan sebuah reklamasi tergantung dengan AMDAL. Suara masyarakat pun dapat turut andil dalam membuat pertimbangan. Namun dalam izin lokasi, hal tersebut tidak berlaku.

“Yang bisa membuat “go” dan “no go” sebuah proyek reklamasi atau pembangunan lainnya, bila itu ada AMDAL-nya, adalah di AMDAL. AMDAL ini bisa memasukkan keberatan masyarakat sebagai dasar untuk membuat pertimbangan, misalnya sampai selesainya perselisihan dan ketidaksetujuan antar stakeholders. Tapi di izin lokasi, tidak bisa,” jelas Susi. (RA)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (75.0%)
  • Terinspirasi (25.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments