Menteri Susi Ajak Rekan Media dan Masyarakat Laporkan Oknum-oknum Nakal Daerah

328
dok.Humas KKP / Regina Safitri

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menutup tahun 2016 dengan catatan prestasi yang membanggakan. Secara umum, KKP dalam dua tahun terakhir berhasil meningkatkan pertumbuhan ekspor produk hasil laut dan menurunkan tingkat impor, di saat kondisi ekspor impor dunia yang tengah lesu.

Namun, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengakui, masih banyak pekerjaan rumah menanti KKP yang sebagian besar diakibatkan permainan oknum-oknum nakal di daerah. Untuk itu, Susi meminta rekan media dan masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi di daerah.

“Distribusi bantuan (untuk nelayan) masih terkendala dengan satu kendala, kita masih banyak bergantung pada dinas-dinas daerah. Beberapa info yang kita dapatkan, dinas-dinas daerah yang masih belum transparan dan accountability-nya dipertanyakan. Jadi banyak bantuan yang hanya masuk ke segelintir kelompok, orang-orang dari kelompok-kelompok yang dekat dengan dinasnya,” ungkap Susi dalam Konferensi Pers di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Selasa (17/1).

Tak hanya kecurangan dalam distribusi bantuan untuk nelayan, illegal fishing di beberapa daerah, terutama wilayah timur Indonesia, menurut Susi juga tak lepas dari permainan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

“Indikasi temuan di Benoa juga di Bitung, memang mafia illegal fishing di wilayah timur utara dan timur selatan ini memang canggih modusnya, dan melibatkan banyak pejabat-pejabat domestik, pejabat-pejabat dari Pemda, dan oknum-oknum dari instansi-instansi yang terkait dengan penegakan hukum di laut,” tambahnya.

Selain itu, Susi mengatakan, operasi pencurian ikan di wilayah perairan timur Indonesia juga melibatkan pengusaha dan korporasi besar, seperti yang terjadi di laut Benoa dan Banda. Mereka beroperasi dalam klamufase yang cerdas.

“Di timur memang operasi illegal fishing ini lebih tertata, terkamuflase, dari kapalnya dikamuflase ditempel kayu, supaya terlihat seperti kapal dalam negeri. Kemudian orangnya (ABK) di kasih KTP Indonesia,” lanjutnya.

Susi juga menilai masih banyak ABK-ABK asing yang berkamuflase sebagai warga Indonesia. Mereka umumnya tersebar di perairan Dobo, Aru, wilayah timur Maluku Barat Daya, Maluku Utara, Ternate, Bitung, dan Sorong.

Susi menyebut, illegal fishing di Indonesia bukan lagi sekadar pencurian ikan, melainkan kejahatan trans nasional yang harus segera dibasmi.

Untuk itu Susi meminta laporan dan masukan dari masyarakat di samping operasi langsung yang akan terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan.

“Saya juga minta peran serta masyarakat untuk aktif melaporkan kegiatan illegal fishing“, imbuhnya. (AF/MD)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (66.7%)
  • Tidak Peduli (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments