Menteri Edhy Dorong Pengelolaan Aset untuk Kesejahteraan Masyarakat

56
Menteri Edhy Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama sederet pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan Rakor Pengelolaan BMN Lingkup KKP di Kota Bogor, Rabu (27/11) malam. Dok. Humas KKP/ Yosef Frista G.

KKPNews, Bogor – Rabu (27/11) malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo membuka Rapat Koordinasi Barang Milik Negara (BMN) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2019 di Kota Bogor, Jawa Barat. Sesuai dengan temanya, kegiatan ini bertujuan untuk “Optimalisasi Barang Milik Negara untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Dalam kegiatan tersebut hadir Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Inspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dan Staf Ahli Menteri Aryo Hanggono.

Mengawali sambutannya, Menteri Edhy mengapresiasi capaian opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian/WTP’ yang diperoleh KKP atas penilaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada laporan keuangan tahun 2018. Hal ini menggembirakan setelah mengingat laporan keuangan KKP tahun 2016 dan 2017 memperoleh opini ‘Tidak Menyatakan Pendapat/TMP’ dari BPK.

“Opini WTP tersebut dapat tercapai karena adanya kerja sama yang baik dari seluruh komponen yang ada pada KKP, sehingga wajib kita pertahankan,” tuturnya.

Dari hasil evaluasi, beberapa penyebab BPK memberikan opini TMP adalah: 1) Pencatatan BMN belum tertib; 2) Pemanfaatan BMN tidak sesuai ketentuan seperti terdapat BMN dikuasai pihak yang tidak berhak, dan ketidakjelasan Perjanjian Kerja Sama pengelolaan BMN dengan pihak ketiga; 3) BMN belum memiliki bukti kepemilikan; dan 4) BMN belum ditetapkan status penggunaanya.

“Untuk mempertahankan opini WTP ini kita harus melakukan pengelolaan BMN yang akuntabel,” imbuhnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN, aset pemerintah harus dikelola dengan baik sehinga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Menteri Edhy, salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai aset BMN yang akuntabel adalah dengan melakukan revaluasi. “Melalui kegiatan revaluasi BMN, pemerintah akan memperoleh nilai BMN updated dan menciptakan database BMN yang berguna dalam pengelolaan BMN,” ucapnya.

Tujuan lain revaluasi BMN terkait dengan BMN sebagai underlying asset penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Hal ini mengingat setiap penerbitan SBSN harus memiliki underlying asset (jaminan aset).

Dengan adanya revaluasi akan diperoleh nilai wajar BMN terkini sehingga nilai SBSN menjadi meningkat. Revaluasi BMN juga bermanfaat dalam mengidentifikasi idle asset, yakni BMN yang menganggur dan tidak digunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sehingga dapat diambil tindakan untuk memanfaatkan idle asset tersebut untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Laporan BMN KKP, total Nilai Buku Aset atau BMN KKP periode Semester I Tahun 2019 adalah sebesar Rp22.911.198.680.949. Nilai tersebut bukanlah nilai yang kecil, untuk itu perlu pengelolaan yang baik berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Edhy bersama jajaran KKP melakukan penyusunan strategi mempertahankan WTP. Menurutnya dibutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh elemen institusi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Menteri Edhy menilai dibutuhkan peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan keuangan. Begitu pula dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Satker, wilayah, eselon I dengan KKP.

Menteri Edhy juga mendorong Inspektorat Jenderal untuk mengoptimalkan peran dalam melakukan melakukan verifikasi SPJ Keuangan. Denngan demikian diharapkan kualitas pelaksanaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa di lingkup KKP meningkat.

Menteri Edhy mengingatkan, pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib baik dari segi administrasi, fisik, dan hukum. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara regular atas pelaksanaan anggaran dan pengelolan semua aset yang dimiliki/dikuasai.

“Saya harapkan dengan adanya Rakor BMN ini, kita mempunyai komitmen dan dapat merumuskan rencana aksi pengelolaan BMN yang lebih baik, sehingga temuan BPK-RI dapat diminimalkan bahkan ditiadakan,” tutupnya. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments