Analisa Daily — Pemerintah Kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan di
tengah masyarakat, khususnya masyarakat pesisir menjadi fakta nyata dalam
perkembangan pembangunan Indonesia. Selama bertahun-tahun
perekonomian makro kelihatan bertumbuh namun di balik pertumbuhan itu
tersembunyi persoalan sensitif yang dapat menimbulkan konflik horizontal
dan vertikal di tengah bangsa.
Pemerintah Indonesia seharusnya berupaya mencapai tujuan pembangunan,
yakni struktur masyarakat Indonesia yang sejahtera. Masyarakat sejahtera
adalah masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang baik, diukur antara lain
dari pemerataan dan keterjangkauan pendidikan, pelayanan kesehatan dan
pemenuhan kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder (Gumelar, 1998).
Paradoks Pembangunan
Sayangnya, para penyelenggara negara terlalu asyik terbuai oleh perubahan-
perubahan fisik yang nampak serta dianggap sebagai keberhasilan
pembangunan. Pemerintah menganggap pertumbuhan GNP sudah
merepresentasikan kondisi perekonomian yang ada di tengah masyarakat.
Pemerintah memprioritaskan pembangunan investasi besar seperti
pelabuhan, jalan, dan kawasan industri, namun kurang memberi porsi yang
sepadan untuk pembangunan terhadap masyarakat menengah ke bawah.
Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus selaras dengan
ketersediaan kebutuhan pokok dan tambahan di dalam setiap keluarga
Indonesia sehingga setiap penduduk dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebanyakan masyarakat pesisir Indonesia, terkhusus masyarakat nelayan
ternyata masih belum mendapatkan nilai lebih dari potensi kekayaan sumber
daya laut Indonesia. Masyarakat nelayan umumnya masih jauh dari sejahtera
yang ditunjukkan dari pendidikan keluarga nelayan yang rendah dan tidak
dapat memenuhi standar kesehatan maupun kebutuhan sehari-hari.
Menurut Mulyadi (2005) ada empat masalah pokok yang menjadi penyebab
dari kemiskinan, yaitu kurangnya kesempatan (lack of opportunity), rendahnya
kemampuan (low of capabilities), kurangnya jaminan (low level-security), dan
keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan
kerentanan (vulnerability), keterpurukan (voicelessness), dan
ketidakberdayaan (powerlessness) dalam segala bidang.
Ketika pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,
namun masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan justru hanya
menjadi penonton saja. Produksi hasil laut yang diperoleh nelayan sangatlah
minim jika dibandingkan potensi sumber daya laut yang berada di lingkungan
sekitar nelayan tersebut. Kebijakan tegas yang dilakukan Kementerian
Kelautan dan Perikanan dalam menindak ilegal fishing dan kejahatan laut
lainnya ternyata belum cukup untuk mengembalikan citra Indonesia sebagai
masyarakat bahari dan maritim.
Kebijakan ini seharusnya dilanjutkan upaya dari pemerintah untuk
meningkatkan daya saing masyarakat pesisir, khususnya nelayan sehingga
pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan bersama-sama.
Mendongkrak Hidup Masyarakat Nelayan
Paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi baru-baru ini
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya
masyarakat nelayan. Namun, selain membuat kebijakan ekonomi, salah satu
hal mendasar yang harus segera dibenahi pemerintah adalah pendidikan
masyarakat pesisir.
Pendidikan memiliki peranan yang sentral karena setiap negara bersaing
dalam menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas, memiliki kemampuan yang
terampil dan terdidik. Perbaikan sarana dan prasaranapendidikan di
lingkungan masyarakat nelayan akan memacu peningkatan kualitas SDM
nelayan. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan umum maupun
peningkatan kemampuan nelayan dalam menangkap hasil laut.
Kehidupan masyarakat nelayan yang miskin dan dekat dengan laut
menyebabkan tingginya kerentanan kesehatan masyarakat nelayan. Jaminan
kesehatan dari pemerintah akan sangat membantu perekonomian keluarga
nelayan. Alokasi pengeluaran yang seharusnya digunakan untuk biaya
kesehatan dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk kebutuhan hidup yang lain.
Pemerintah pusat juga seharusnya mendesak pemerintah daerah untuk lebih
memperhatikan pembangunan wilayah pesisir daerah. Pemerintah daerah
seharusnya membuka kesempatan kepada masyarakat nelayan untuk dapat
meningkatkan perekonomiannya. Bantuan ini dapat berupa regulasi laut yang
pro nelayan kecil, pelatihan dan subsidi kebutuhan produksi ikan, serta
penyediaan fasilitas pendingin ikan yang dapat digunakan oleh komunitas
nelayan.
Pemerintah daerah perlu membentuk badan usaha milik daerah ataupun
koperasi untuk mengatur sistem pengangkutan hasil laut yang langsung
menuju pasar utama sehingga dapat mengurangi biaya distribusi dan
memperlama daya tahan hasil laut. Pemerintah daerah juga harus lebih
mendengar keluhan dan masukan dari komunitas-komunitas nelayan sehingga
hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dapat lebih diakomodir.
Hasil laut Indonesia telah menjadi komoditas ekspor yang diminati oleh pasar
internasional. Pembenahan dan peningkatan daya saing nelayan harus
menjadi prioritas pemerintah sehingga kekayaan sumber daya laut Indonesia
dapat memberikan manfaat dan nilai lebih bagi masyarakat dan pemerintah
Indonesia.Jalesveva jayamahe!***
Penulis adalah Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation
(CePSA) dan saat ini sedang menyelesaikan program Magister dari Studi
Pembangunan ITB.
