Lima Kapal Ilegal Fishing Ditangkap

830
google.com

MedanBisnis – Belawan. Kejari Belawan sepanjang 2015 menangani lima kasus illegal fishing yang diserahkan instansi kamla. Di antara lima kasus tersebut, dua merupakan kapal nelayan Indonesia dan tiga kapal nelayan asing.

Kajari Belawan M Syarifuddin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (30/9) mengatakan, kelima kasus illegal fishing tersebut sudah berkekuatan hukum setelah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan.

Hukuman kepada nelayan asing masing-masing denda Rp 2 miliar plus kapal ditenggelamkan tanpa hukuman penjara. Sementara terhadap 2 nelayan Indonesia dijatuhi hukuman penjara masing-masing 2,5 tahun plus kapal ditenggelamkan.
Di Undang-Undang Perikanan memang diatur nelayan asing yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan ZEE tidak bisa dijatuhi hukuman. Mereka hanya dikenekan denda sebesar Rp 2 miliar plus kapalnya ditenggelamkan.

Namun, kata Syarifuddin yang didampingi Kasi Pidum Trias Dewanto, denda kepada terdakwa nelayan asing yang disidangkan in absentia (tanpa kehadiran terdakwa) itu sulit ditagih karena yang bersangkutan sudah kembali ke negaranya.

Setiap persidangan terhadap nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia, tegas Syarifuddin, tidak pernah dihadiri terdakwa karena yang bersangkutan sudah kembali ke negara asalnya. “Inilah yang membuat kejaksaan kesulitan menagih denda yang jumlahnya cukup besar itu,” ujar Syarifuddin.

Sementara kepada nelayan lokal yang ditangkap melakukan illegal fishing dikenakan hukuman penjara. Bahkan kata Syarifuddin, ada juga kapal ikan nelayan tersebut yang ditenggelamkan seperti yang dilaksanakan belum lama ini di Belawan. “Jadi selain hukuman badan, kapal nelayan Indonesia juga ditenggelamkan. Tergantung hakimnya,” katanya.

Syarifuddin juga merasa heran tentang undang-undang Indonesia yang hanya menjatuhi hukuman denda terhadap nelayan asing yang mencuri ikan di laut Indonesia. “Di negara lain nelayan Indonesia dihukum penjara, tapi di negara kita nelayan asing tersebut hanya hukuman denda plus kapal ditenggelamkan,” katanya.

Menjawab MedanBisnis, M Syarifuddin mengatakan, upaya untuk menagih uang denda dari nelayan asing yang melakukan illegal fishing di perairan ZEE Indonesia itu sebatas mengirim surat kepada dubesnya agar memerintahkan si nelayan membayar denda sesuai putusan pengadilan negeri.

“Denda seperti inilah yang kerap menjadi temuan BPK. Orang beranggapan uang denda itu sudah ada di kejaksaan padahal seperti itulah kejadiannya. Itulah yang disebut piutang negara yang belum tertagih,” imbuh Syarifuddin. (wismar simanjuntak)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments