Larangan Alih Muatan, Selamatkan Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing

544
Ilustrasi

KKPNews, Jakarta – Indonesia telah menjadi korban Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam waktu yang cukup lama. Terdapat beberapa versi terkait kerugian Indonesia akibat praktik IUU Fishing. Salah satu sumber memperkirakan kerugian negara mencapai Rp101.4 Triliun. Kerugian tersebut belum memperhitungkan kerugian lain seperti kerugian lingkungan dan sosial.

Alih muatan (transshipment) di tengah laut yang tidak sesuai ketentuan ditengarai sebagai salah satu metode yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan IUU Fishing. Dalam ketentuan sebelumnya, alih muat ikan di tengah laut diizinkan sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Menteri 30 tahun 2012 tentang Usaha dengan kewajiban memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut meliputi mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama, dan keharusan untuk melaporkan kegiatan alih muatan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI/SIKPI.

Praktek alih muat yang tidak sesuai ketentuan juga berimbas kepada kebijakan di luar sektor perikanan karena diterangai adanya penggunaan BBM Bersubsidi oleh kapal-kapal yang melakukan alih muat yang tidak sesuai ketentuan. Sebagai ilustrasi, satu kapal dapat memperoleh BBM bersubsidi hingga 25 kilo liter per bulan. Apabila BBM ini digunakan untuk kegiatan ilegal, maka terdapat kerugian ganda dari nilai selisih subsidi untuk BBM tersebut. (Sumutpos.co dipublikasikan pada 7 Agustus 2014 dengan judul Nelayan Ikut Jual Solar Subsidi)

Pelarangan alih muatan di tengah laut juga merupakan manifestasi dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim. Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan pelarangan alih muatan sebagaimana hasil sidang kabinet yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, di Jakarta, pada Senin (3/11/2014).

Ketentuan pelarangan alih muatan yang tercantum dalam peraturan menteri KP Nomor 57/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan penanggulangan Illegal, Unrepoted and Unregulated (IUU) Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Terhadap pelarangan alih muatan oleh sebagain pelaku usaha dinilai memberatkan atau menganggu kelangsungan usaha perikanan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kapal Perikanan Nasional Sulawesi Utara, Rudi Waluko, Jakarta, Kamis (4/6/2015). Rudi meminta agar diberikan kelonggaran berupa ijin untuk melakukan alih muatan bagi kapal nasional (Kompas.com, tanggal 4 juni 2015). Pendapat serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Dwi Agus Siswa Putra, Kamis (4/6/2015). Dwi berpendapat bahwa pengusaha perikanan tangkap nasional sepakat dengan kebijakan pelarangan transshipment. Namun dia meminta Menteri Susi untuk memberikan kelonggaran bagi pengusaha perikanan tangkap nasional, untuk bisa melakukan alih muatan. (Kompas.com, tanggal 4 juni 2015).

Mencermati kegelisahan sebagian pelaku usaha, KKP telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 1/2016 tentang Penangkapan Ikan Dalam Satu Kesatuan Operasi. Secara teknis, perikanan Indonesia adalah perikanan tropis yang mengeksploitasi berbagai jenis ikan dengan berbagai metode penangkapan. Salah satunya adalah perikanan tuna yang berkembang di beberapa sentra seperti Jakarta, Benoa, dan Bitung. Perikanan tuna di Bitung sebagian mengandalkan hasil tangkapan tuna yang diperoleh oleh kapal –kapal hand line yang beroperasi di sekitar rumpon. Dalam operasinya, kapal-kapal tersebut membutuhkan dukungan logistik dan distribusi dari kapal-kapal pengangkut yang beroperasi bersama.

Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa operasional kapal pengangkut/penyangga dalam satu kesatuan operasi penangkapan ikan diperbolehkan melalui kerjasama kemitraan dengan (a) 1 (satu) atau lebih kapal penangkap ikan dalam satu kesatuan armada kapal penangkapan ikan yang ditetapkan; (b) 1(satu) atau lebih kapal penangkap ikan yang tidak dalam satu kesatuan armada penangkap ikan yang ditetapkan. Hal tersebut di atas, ditetapkan dalam perjanjian kerja sama kemitraan tertentu, tidak diperbolehkan mengadakan perjanjian kerja sama kemitraan lain.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi jawaban atas kegelisahan pelaku usaha perikanan nasional terhadap larangan alih muatan. (Humas DJPT/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terinspirasi (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments