KKPNews-Jakarta. Dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik yang dilaksanakan selama tiga hari, Komisi IV DPR RI meninjau sejumlah objek kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Jawa Timur. Kunjungan kerja dilakukan serentak di tiga lokasi tersebut pada tanggal 8 – 10 Juni 2015 dengan didampingi sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kunjungan diikuti sejumlah anggota Komisi IV untuk melakukan peninjauan dan melihat secara langsung program kementerian/lembaga antara lain pembangunan di bidang kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, serta urusan logistik.

Tim meninjau dua objek kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung yakni Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur dan Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

Di PPI Labuhan Maringgai, Tim tindak hanya meninjau fasilitas pelabuhan secara langsung, namun juga menggelar dialog dengan nelayan setempat. Dalam dialog itu nelayan disampaikan beberapa permasalahan seperti sedimentasi yang menghambat akses kapal, ketersediaan air bersih, coldstorage, akses jalan menuju pelabuhan, hingga kumuhnya perkampungan nelayan.

Selain itu, nelayan juga mengharapkan bantuan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 tahun 2015 mengenai larangan alat tangkap cantrang, karena sebagian besar nelayan di wilayah ini menggunakan alat tangkap ini.

Sedangkan dalam kunjungan ke BBPBL Lampung, Tim rombongan yang dipimpin oleh Siti Hediati Soeharto melakukan peninjauan langsung ke pembenihan ikan kerapu, pembenihan kuda laut, perbenihan kakap putih, teknologi budidaya kerapu, kakap merah, clownfish dan ikan hias lainnya, dan perbanyakan bibit rumput laut. Pejabat KKP yang mendampingi adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dan Direktur Usaha Budidaya, Balok Budiyanto.

“Saya berharap agar budidaya kerapu dapat dikembangkan di seluruh Indonesia. Pemerintah hendaknya lebih banyak lagi membangun balai pembibitan untuk melestarikan laut Indonesia,” kata Ketua Tim rombongan Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto,  Jumat (10/7).

Selain itu, rombongan Komisi IV DPR RI juga melakukan peninjauan langsung ke Keramba jaring Apung (KJA). Penerapan teknik budidaya laut dan perekayasaan dilakukan di keramba jaring apung yang terdiri dari 2 divisi yaitu divisi perbenihan dan divisi pembesaran yang terletak di Teluk Hurun, Desa Hanura, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

Sementara itu, dalam kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Tim rombongan Komisi IV DPR RI berupaya mendorong Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo untuk terus melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penanaman bakau di wilayah setempat sebagai salah satu sarana alami ikan dalam berkembang biak.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Rombongan Komisi IV DPR RI Drs. H. Ibnu Multazam menyampaikan apresiasinya terhadap keunggulan-keunggulan yang ada di politeknik tersebut dan mengharapkan lulusannya terus dipacu lagi kapabilitasnya dan kapasitasnya sehingga menjadi pembudidaya yang unggul, handal dan sukses.

“Komisi IV DPR RI juga berupaya untuk mendorong naiknya anggaran untuk mendukung perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan Politeknik Kelautan dan Perikanan ini,” tegas Ibnu.

Selanjutnya, Tim meninjau langsung Instalasi Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (KIPM) BKIPM Kelas I Surabaya II di Komplek Puspo Agro, Desa Taman, Karang Pilang, Kabupaten Sidoarjo. Instalasi KIPM Puspo Agro dibangun tahun 2013 dan mulai beroperasi pada Januari 2014. Tujuannnya untuk memperlancar arus barang dan kinerja pelayanan ekspor dan impor. Peninjauan  didampingi oleh Kepala BKIPM KKP Narmoko Prasmadji.

Dalam kunjungannya ke Jawa Barat, Tim dipimpin Ketua Komisi IV Edhi Prabowo dan didampingi Kepala Badan LitbangKP Achmad Poernomo. Agenda kunjungan yang dilakukan diantaranya meninjau keramba jaring apung dan tata kelola air di Waduk Jati Luhur dan bertemu dengan Gubernur Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam sambutannya mengharapkan adanya sentuhan teknologi untuk produk pertanian dan perikanan. “Dengan sentuhan teknologi diharapkan sayuran dan ikan tetap segar sehingge tidak bergantung kepada musim, bila musim panen harga murah musim paceklik harga mahal karena langka”, katanya.

Menurutnya, saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat sudah membantu nelayan dengan pengadaan kapal 30 GT sebanyak 51 unit dan 2 GT sebanyak 70 unit. Pemda juga telah melakukan pemuliaan ikan nila nirwana, ikan nila ras wanayasa dan ikan mas strain baru. Selain itu, Pemda berharap agar larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela/trawls dan pukat tarik di WPPNRI ada solusinya dengan pemberian bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan dan bantuan GPS untuk nelayan kecil. (DS)

 

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Marah (100.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Sedih (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments