Komisi IV DPR RI Apresiasi Pengembangan Inovasi Perikanan Budidaya di Sulut

68
Dok. Humas DJPB

KKPNews, Manado –  Subsektor Perikanan Budidaya memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Oleh karenanya, fokus pembangunan nasional ke depan harus di arahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi nilai ekonomi sektor strategis ini.

Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Edhi Prabowo di sela-sela kunjungan kerja (Kunker) Komisi IV di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu, Minahasa Utara, Kamis (14/2).

Turut mendampingi Kunker Komisi IV DPR RI tersebut antara lain Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto dan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota.

Komisi IV juga mengapresiasi pengembangan inovasi budidaya yang dilakukan BPBAT Tatelu, seperti teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) yang mampu memacu produktivitas tinggi.

“Inovasi budidaya sudah demikian baik. Ini tentu menjadi modal tersendiri untuk menggenjot produksi perikanan nasional dan pastinya menciptakan nilai tambah keuntungan yang besar bagi masyarakat. Tadi saya tanya, inovasi seperti teknologi RAS mampu genjot produksi hingga 100 kali lipat dibanding teknologi konvensional. Belum lagi teknologi ini sangat efisien dan ramah lingkungan. Kami sangat mengapresiasi ini dan berharap inovasi-inovasi semacam ini bisa secara massif dapat diadopsi oleh masyarakat. Nanti bikin inovasi serupa dengan skala yang bisa dijangkau masyarakat,” ungkap Edhi.

Edhi mengatakan Komisi IV akan berusaha untuk mendorong agar perikanan budidaya mendapat porsi anggaran lebih besar ke depannya.

“Empat tahun lalu saya bilang ke pak Dirjen untuk dorong perikanan budidaya ini. Saat ini sudah bisa ditunjukan dengan kinerja yang baik yakni mampu mengoptimalkan perikanan budidaya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya

Dalam kesempatan yang sama Direktur, Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, mengatakan bahwa KKP saat ini terus konsen pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui  penciptaan peluang berusaha di bidang perikanan budidaya. Menurutnya aspek kesejahteraan dan kebercukupan pangan saat ini mulai bertumpu pada subsektor perikanan budidaya.

“Dalam konteks global, FAO telah memprediksi bahwa akuakultur akan sangat diperhitungkan, mengingat tantangan global yang semakin kompleks khususnya berkaitan dengan isu ketahanan pangan global. Oleh karenanya, kita akan di depan untuk mendorong kontribusi akuakultur dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) utamanya terkait peningkatan kesejahteraan dan suplai pangan,” tutur Slamet.

Slamet juga menambahkan bahwa dukungan konkret yang langsung menyentuh pembudidaya ikan telah berdampak positif terhadap perbaikan struktur ekonomi pembudidaya ikan.

Ia menjabarkan, indikator keberhasilan tersebut yakni pencapaian nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) selama 4 (empat) tahun terakhir (2014 – 2018) yang tumbuh rata-rata pertahun sebesar 0,38 persen. Tahun 2018 angka NTPi tercatat sebesar 100.8 atau naik sebesar 1,74 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 99.09. Ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli yang dipicu oleh  kenaikan pendapatan usaha di atas ambang batas kelayakan ekonomi. Angka NTPi juga akan memicu naiknya nilai saving rate untuk re-investasi, sehingga mendorong kapasitas usaha yang lebih kuat.

Kinerja lainnya yakni peningkatan nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sepanjang tahun 2014 – 2018 tumbuh sebesar 1,7 persen. Tahun 2018 NTUPi mencapai angka 113,27 atau tumbuh 2,75 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 110,23. Capaian ini mengindikasikan bahwa usaha akukakultur semakin efisien dan visible. Rata-rata nilai pendapatan pembudidaya ikan secara nasional tahun 2018 sebesar Rp3,385 juta per bulan atau naik 3,83 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp3,298 juta per bulan.

“Saya rasa capaian positif tersebut jadi acuan, bahwa program program serupa ke depan akan jadi prioritas KKP,” pungkasnya.

Saat Kunker tersebut juga diserahkan dukungan langsung berupa bantuan benih dan calon induk ikan; pakan mandiri; mesin pakan, dan bioflok dengan total nilai lebih dari Rp1,2 miliar kepada 22 kelompok pembudidaya ikan yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota yakni Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, dan Kota Bitung.

Di samping itu, KKP juga menyerahkan dukungan pembiayaan untuk usaha budidaya melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dengan total pagu pinjaman senilai Rp550 juta bagi 2 (dua) Pokdakan di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Minahasa Utara. (Humas DJPB/AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments