KKP Turut Serta dalam 6th Working Group Indonesia-Malaysia BTA 1970

58
Ilustrasi. Dok. Istimewa

KKPNews, Jakarta – Pertemuan The 6th Working Group on the Review of Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA) 1970 telah selesai dilaksanakan di  Penang, Malaysia tanggal 15-16 Agustus 2019 lalu. Ketua Delegasi Indonesia, Direktur Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan RI, memimpin pertemuan bersama Senior Director of ASEAN Economic Integration, Kementerian Perdagangan Antara Bangsa dan Perindustrian Malaysia.

BTA merupakan payung hukum masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BTA Indonesia-Malaysia telah disepakati pada tahun 1970, namun dengan banyaknya perkembangan dan dinamika yang terjadi di lapangan, BTA dirasa perlu untuk ditinjau ulang dan diperbaiki di beberapa hal pokok sesuai dengan perkembangan di kedua negara.

Pada 6th Working Group BTA 2019, beberapa hal pokok yang dibahas dan perlu mendapatkan perhatian adalah Brief Recap Pertemuan Review BTA ke-5; Definisi; List of Goods; Threshold Value; Implementation, Monitoring and Review Mechanism; dan Relation to Other Agreement. Dalam rangka mempercepat finalisasi proses review, kedua pihak sepakat untuk melakukan pembahasan lanjutan melalui intersession atau komunikasi via elektronik sebelum The 7th Working Group Meeting on Review of BTA 1970 Indonesia-Malaysia.

“Kami mengusulkan untuk definisi otoritas perbatasan seharusnya menggandeng seluruh instansi CIQS (Custom, Imigration, Quarantine dan Security),   tidak hanya imigrasi saja namun untuk wilayah perbatasan harus ada  karantina, bea cukai dan keamanan,” jelas Martono sebagai perwakilan dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam masukannya terkait kewenangan yang dimiliki pihak-pihak yang memiliki kewenangan otorisasi terkait aktifitas border trade di entry/exit points.

Mengingat pertemuan The 7th Working Group Meeting akan dilaksanakan di Indonesia pada bulan November 2019, perlu kiranya pemerintah Indonesia mempercepat penyusunan mekanisme monitoring di lapangan terkait implementasi kebijakan BTA. Mekanisme ini nantinya perlu dibahas bersama diantara otoritas kedua negara agar jelas dan efektif dalam implementasinya. (Humas BKIPM)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments