KKP Tunda Realisasi Penerapan Tarif PHP

405
ilustrasi/google.com

KKPNews, Jakarta. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), terus melakukan upaya realisasi terhadap penyesuaian tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Meski begitu, KKP hingga saat ini masih mengkaji Tarif PHP, dikarenakan butuhnya sosialisasi kepada para nelayan dan pihak terkait.

Pungutan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP. Berdasarkan ketentuan tersebut, PHP dibayar setiap tahun dan dipungut di depan.

Sosialisasi masih terus dilakukan bersama dengan tim analisis dan evaluasi terhadap kapal-kapal eks asing. Hal tersebut ditegaskan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, saat jumpa wartawan, di Kantor KKP, Rabu (18/11).

“Proses terbitnya PP 75 tahun 2015 sudah melalui tahapan proses pembahasan antar Kementerian dan Lembaga terkait. Kami juga telah mengupayakan sosialiasasi terhadap penyesuaian tarif dilakukan bersamaan dengan tim evaluasi anev terhadap kapal-kapal eks asing”, tegas Narmoko.

Selama ini, KKP telah mengkaji terbitnya Peraturan Presiden 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP, yang berlaku di lingkungan KKP. Narmoko menjelaskan, beberapa alasan terhadap penyesuaian pungutan perikanan ini, diantaranya perlunya penyesuaian tarif pungutan perikanan yang ditetapkan pada PP 19 tahun 2006.

Selain itu, Narmoko juga menegaskan, pemberlakukan PP 75 tahun 2015 ini untuk mengurangi kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab, seperti tindak illegal fishing. Meski begitu, perlu dilakukan penataan terhadap perizinan usaha perikanan, yang salah satunya adalah menetapkan tarif pungutan baru.

Rencana penyesuaian tarif pungutan perikanan ini telah didiskusikan kepada pelaku usaha, dimana pada prinsipnya pelaku usaha tidak keberatan atas penyesuaian tarif dengan syarat adanya peningkatan pelayanan perizinan.

Narmoko mengakui adanya kelebihan produksi ikan dan mendorong kenaikan untuk pendapatan nelayan. “Akan tetapi, bila ada kenaikan tarif tentunya harus dilihat secara komprehensif”, terangnya.

Pemerintah menaikkan tarif PHP terhadap kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan hingga 10 kali lipat. PHP merupakan bagian dari PNBP. Untuk usaha perikanan tangkap skala besar, PHP naik dari 2,5 persen menjadi 25 persen, usaha skala kecil naik dari 1,5 persen menjadi 5 persen, sedangkan PHP untuk usaha skala menengah ditetapkan sebesar 10 persen.

Meski begitu, Narmoko mengatakan, penerapan realisasi tarif PHP baru dilakukan awal tahun depan. “Untuk saat ini, tarif PHP masih dalam pengkajian. Kita berharap dapat terealisasi sebelum 7 Desember (tahun ini)”, tegasnya.

(MD/DS)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments