KKP Terus Kembangkan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil dan Terluar sebagai Kedaulatan Bangsa

41
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, dalam Sosialisasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil di Kab. Kep. Selayar, Senin (22/4). Dok. Humas DJPRL

KKPNews, Jakarta – Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 dan garis pantai sepanjang 108.000 km, memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa besar dan sangat beragam, baik berupa sumber daya terbarukan seperti perikanan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, mamalia laut, penyu, dan biota laut lainnya maupun sumber daya tak terbarukan seperti minyak, gas bumi dan mineral lainnya. Selain itu, juga terdapat berbagai macam jasa-jasa lingkungan seperti pantai yang indah, perairan yang jernih, dan beragam jenis pulau-pulau kecil yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi kelautan seperti pariwisata bahari dan industri maritim lainnya. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, di sela-sela pendampingan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti di Kab. Selayar (23/4).

Pulau-pulau kecil, sebagai bagian terpenting dari Negara kepulauan merupakan kesatuan ekosistem pesisir yang lengkap yang memiliki potensi ekologis, ekonomis dan pertahanan keamanan, namun umumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Kemneterian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Program Penataan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Terluar melalui pensertipikatan Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil terluar (PPKT), atas nama Pemerintah RI c.q. KKP untuk kepentingan kedaulatan Negara, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

“Isu-isu dan permasalahan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk masalah penguasaan pulau, kepemilikan pulau, jual/beli pulau, dan pemanfaatan atau investasi di pulau-pulau kecil, maka harus dipahami bersama bahwa sudah ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan penataan pertanahan di pulau-pulau kecil” tambah Brahmantya.

Pemerintah Daerah termasuk para Camat dan Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten perlu mengidentifikasi dan memetakan status penguasaan, pemilikan, dan penggunaan pulau-pulau kecil, termasuk pengecekan perizinan, kesesuaian pemanfaatan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya serta pelanggaran hukum di pulau-pulau kecil.

Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik antar masyarakat dan investor, Jual-beli pulau dan privatisasi kepemilikan tanah di pulau-pulau kecil Indonesia oleh pihak asing adalah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tersebut melarang pihak asing membeli dan memiliki tanah di Indonesia. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, atau Hak Sewa. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya oleh penanaman modal asing harus mendapatkan Izin Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah ditur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya dalam Pasal 26A.

KKP Sosialisasikan Kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

            Dalam kunjungan kerja menteri Kelautan dan Perikanan ke Kab Selayar ini, selain melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan dan kelautan juga dilaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Pulau-pulau kecil. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Izin Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km2 (seratus kilometer persegi) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang OSS (Online Single Submission). Untuk Pulu-pulau Kecil yang ukurannya dibawah 100 Km2 atau 10 ribu Ha, yang jumlahnya mencapai 15.827 pulau harus mendapatkan rekomendasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pemanfaatannya.

Kabupaten selayar, memiliki kurang lebih 130 pulau-pulau kecil, dari jumlah tersebut 127 pulau merupakan pulau sangat kecil (tiny island) yang ukurannya dibawah 100Km2 sehingga dalam pemanfaatannya harus mendapakat rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kepulau Kab. Selayar juga memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar jika mampu dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang kami miliki, terdapat lebih dari 260 jenis terumbu karang, 12 jenis lamun, ekosistem mangrove, dan pulau-pulau kecil yang cantik, termasuk atoll terbesar kedua di dunia, yaitu Taka Bonerate.

Dengan segenap potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki tersebut, maka akan sangat tepat jika  Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar membangun visi sebagai kabupaten maritim yang fokus dalam pengembangan potensi perikanan, pariwisata, dan potensi maritim lainnya, dengan mendorong terwujudnya daya saing dan kemandirian daerah, Pungkas Brahmantya. (Humas DJPRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments