KKP Sosialisasikan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Bersih, dan Melayani

40
Dok. Humas Itjen

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Inspektorat Jenderal (Itjen) gencar melaksanakan sosialisasi pembangunan Zona Integritas kepada Satker KKP. Salah satunya melalui pelaksanaan sosialisasi bertajuk “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Direktorat Jenderal PSDKP (red – Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)” yang dilaksanakan pada Rabu (20/2) di Ruang Rapat Tuna, Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP.

Dalam Sosialisasi tersebut, hadir Inspektur I, II, IV dan V, yang masing-masing membawakan materi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pelayanan Publik, Impelementasi Reformasi Birokrasi, dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan KKP. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon II, III dan IV serta Staf di lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen PSDKP.

Pembangunan Zona Integritas di lingkungan KKP menjadi perhatian serius dengan ditandainya penandatangananpembacaan komitmen bersama untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik oleh seluruh pimpinan unit eselon I pada saat Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2018 lalu.

Zona Integritas sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas melalui 2 tahap, yaitu pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan proses Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Diharapkan melalui sosialisasi tersebut, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dapat lebih memahami persyaratan penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, serta lebih siap dalam penilaian mendatang. Namun, yang terpenting adalah pembangunan Zona Integritas tersebut tidak sekedar formalitas pemenuhan dokumen penilaian Zona Integritas saja, namun bagaimana mengimplementasikan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (Humas Itjen)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (100.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments