KKP Sosialisasi Implementasi PP No. 75 Tahun 2015

912
KKPNews, Bogor. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan (PPI) menggelar sosialisasi implementasi peraturan pemerintah (PP) No. 75 tahun 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan jenis dan tarif atas jenis pemasukan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) khususnya sumber daya alam sektor perikanan bidang perikanan tangkap.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Narmoko Prasmadji mengatakan sosialisasi ini perlu dilakukan sebelum diberlakukannya PP No.75. “Kita tahu, PP ini keluar bulan Oktober lalu dan efektif akan diberlakukan pertanggal 7 Desember yang akan datang”, ujarnya dalam sambutan pembukaan sosialisasi di IPB Convention Center, Bogor, Senin (31/11).
Meenurut Narmoko, jenis PNBP di sektor perikanan tangkap yang berasal dari sumber daya alam (SDA) meliputi pungutan pengusahaan perikanan (PPP) dan pungutan hasil perikanan (PHP). Sementara, untuk jenis PNBP yang berasal dari non SDA mencakup tarif imbal jasa unit pelayanan teknis (UPT) pelabuhan perikanan tangkap dan balai pengembangan penangkapan ikan.
Narmoko mengatakan terbitnya PP No. 75 Tahun 2015 merupakan sebuah kebijakan yang dilakuan untuk menyesuaikan jenis dan tarif pungutan perikanan sebagaimana sebelumnya telah di atur dalam PP No. 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas PP No. 62 Tahun 2002 tentang tarif dan jenis atas penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut dinilai dari produksi perikanan yang selalu mengalami peningkatan dari potensi sumber daya ikan yang melimpah saat ini.
“Sejak diberlakukan pada tahun 2001, pungutan perikanan merupakan penyumbang terbesar PNBP yang ada di lingkup KKP. Ini juga akan kembali ke masyarakat”, tambah Narmoko.

Narmoko berharap dari pertemuan ini, para pelaku usaha dan stakeholders  dapat memahami dan menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut. Dalam sosialisasi tersebut juga tampak hadir  perwakilan Kementerian Keuangan, Biro Keuangan KKP, Ditjen Peningkatan Daya Saing dan Produk Kelautan dan Perikanan, para pelaku usaha wilayah Jakarta dan asosiasi perikanan tangkap. (CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments