KKP Siapkan Program Siaga Nelayan di Tengah Wabah Covid-19

317
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar (Foto: KKP)

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan sejumlah peta jalan (road map) dalam setiap program yang dijalankan. Salah satunya program Siaga Nelayan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT).

Program ini digulirkan menyusul pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia dan berimbas ke banyak sektor, termasuk Kelautan dan Perikanan.

“Saya tetap ingin layanan yang kita berikan ke masyarakat tetap prima. Tidak bisa dalam kondisi begini, kita seolah-olah menutup aktivitas,” kata Menteri Edhy dalam rapat pembahasan road map perikanan tangkap 2020 – 2024 di Gedung Mina Bahari IV, beberapa waktu lalu.

Menteri Edhy saat memimpin rapat membahas road map perikanan tangkap (Foto: KKP)
Menteri Edhy saat memimpin rapat membahas road map perikanan tangkap (Foto: KKP)

Menjawab tantangan ini, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menyiapkan program siaga nelayan yang berisi bakti sosial, bakti usaha, dan bakti sehat perikanan untuk nelayan.

Dirjen Perikanan Tangkap, M Zulficar Mochtar memaparkan, program ini akan menyasar 31 pelabuhan pusat dan perintis, serta unit pelaksana teknis dinas (UPTD) terkait hingga Mei mendatang. Selain itu, 1.000 kapal nelayan, 100 unit pengelolaan ikan (UPI), serta 100 tempat pelelangan ikan (TPI) di 34 provinsi di Indonesia juga turut menjadi target program tersebut.

“Prinsip kerjanya kolaborasi, melibatkan relawan, dan kemitraan serta physical distancing menerapkan seluruh protokol Covid-19,” sambungnya.

Adapun komponen kegiatan dari bakti sehat misalnya, terkait dengan penyediaan desinfektan chambers di setiap pelabuhan pusat dan pemeriksaan kesehatan atau pengecekan terhadap 50.000 nelayan di pelabuhan-pelabuhan terkait. Selanjutnya bakti sosial, berisi pembuatan fasilitas cuci tangan sederhana untuk nelayan atau anak buah kapal di pelabuhan.

Dok. Rapat membahas road map perikanan tangkap (Foto: KKP)
Dok. Rapat membahas road map perikanan tangkap (Foto: KKP)

“Untuk bakti usaha salah satunya akselerasi dan fasilitasi proses nelayan melaut (perizinan, SPB, dll),” tandasnya.

Selain terkait Covid-19, rapat tersebut juga membahas kerangka pembangunan perikanan tangkap yang terdiri dari peningkatan volume produksi, hasil tangkapan yang bernilai tinggi, peningkatan kesejahteraan nelayan, dan multiplier effect atau berkontribusi pada peningkatan ekonomi wilayah dan nasional.

Adapun kebijakan pokok perikanan tangkap terangkum dalam empat poin. Pertama, membuka komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang faktual.

Kedua, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap yang maju berkelanjutan melalui optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, penyediaan infrastruktur tangkap yang terintegerasi, optimalisasi pemanfaatan dan pengeloaan sumber daya ikan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Kemudian reformasi perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap serta pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan.

Ketiga, reformasi birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas. Keempat, kebijakan pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang seperti pembangunan berkelanjutan, gender, modal sosial budaya dan transformasi digital.

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Sedih (68.9%)
  • Tidak Peduli (26.2%)
  • Takut (3.3%)
  • Senang (1.6%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)

Comments

comments