KKP Serahkan Bantuan Nelayan Korban Bencana Donggala-Palu

43
Dok. Humas DJPT

KKPNews, Donggala – Sebagai bagian dari upaya membantu dan menanggulangi dampak bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu, Donggala, dan Sigi tahun lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan kepada nelayan di Kabupaten Donggala dan Kota Palu. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, M. Zulficar Mochtar, di Anjungan Kabupaten Donggala, pada Rabu (28/8).

Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan hand over ceremony FAO Food Security Project – Emergency Support to Restore Food Production and Livelihoods of Vulnerable Households Affected by Earthquake and Tsunami in Central Sulawesi.

Zulficar mengatakan bahwa KKP sebelumnya telah hadir pada masa tanggap darurat 3 hari setelah gempa pada September 2018 lalu dengan membuka posko di Mamboro, Palu.

“Setelah itu, KKP melakukan pendataan kerugian nelayan dan menyusun perencanaan dengan Bappenas untuk disampaikan kepada pihak donor termasuk FAO,” ujar Zulficar.

Melalui mekanisme donor, FAO telah mengalokasikan anggaran sebesar USD1 juta untuk membantu pemulihan kegiatan pertanian dan perikanan di Palu, Donggala, dan Sigi.

“Khusus kegiatan perikanan, bantuan FAO ini diharapkan akan membantu pemulihan aktivitas nelayan Donggala dan Palu serta menjadi momentum kebangkitan nelayan di 9 kecamatan Kabupaten Donggala pasca bencana,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Zulficar juga menyerahkan bantuan modal usaha kegiatan perikanan tangkap dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) sebesar Rp360 juta. Sementara itu, untuk memberikan perlindungan pada nelayan, KKP telah memberikan asuransi total sebanyak 9.698 nelayan di Kabupaten Donggala sepanjang 2016 hingga saat ini.

“Pada hari ini kami juga menyerahkan klaim asuransi sebesar Rp160 juta kepada ahli waris nelayan Donggala yang meninggal dunia pada saat tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan,” kata Zulficar.

Program asuransi nelayan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang antara lain diwujudkan dalam bentuk bantuan pembayaran premi asuransi kepada nelayan. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments