KKP Serahkan 312 Dokumen Perizinan Ke Pelaku Usaha

302
Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar berikan dokumen perizinan ke pelaku usaha didampingi Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin. (Foto: Lukman)

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan 312 dokumen perizinan usaha penangkapan ikan kepada para pengusaha di Ruang Rapat Arwana, Gedung Mina Bahari 2, Jakarta Rabu (22/6). Dokumen perizinan tersebut meliputi Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat proses perizinan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M Zulficar Mochtar mengatakan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/Permen-KP/2016 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI sebagaimana telah beberapa kali berubah. Terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

“Peraturan tersebut menyebutkan bahwa menteri melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap termasuk kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,” ujarnya usai menyerahkan dokumen perizinan secara simbolis kepada para pelaku usaha.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin mengungkapkan jumlah dokumen perizinan yang telah diterbitkan sejak berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/Permen-KP/2016 ini sebanyak 66 SIUP perubahan, SIPI/SIKPI sebanyak 246 dengan rincian SIPI/SIKPI perpanjangan sebanyak 174 dokumen dan SIPI/SIKPI perubahan sebanyak 72 dokumen.

Saifudddin menambahkan, perubahan SIUP umumnya karena adanya kewajiban mencantumkan NPWP, perubahan daerah penangkapan, perubahan pelabuhan pangkalan, perubahan pelabuhan muat singgah, perubahan alat tangkap, pengurangan alokasi dan perluasan. (CP)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (66.7%)
  • Terinspirasi (33.3%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments