KKP Selanggarakan PAK RPerpres tentang RZ KSN Kawasan Perkotaan Kedungsepur

22
Dok. Humas DJPRL

KKPNews, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan “Rapat Pembahasan Panitia Antar Kementerian/Lembaga (PAK) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur)” pada Rabu (4/9) di Kantor KKP, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen-KKP dan dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Sekretariat Kabinet.

Dalam pembahasan tersebut, Kepala Biro Hukum menyampaikan beberapa hal yang disepakati oleh forum, antara lain:

Pertama, program-program maupun substansi dalam RPerpres tentang RZ KSN Kedungsepur diharapkan dapat selaras, serasi, dan seimbang dengan pengembangan di wilayah daratannya yang diatur dalam Perpres No. 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi maupun dengan Perda Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2038.

Kedua, agar keberadaan Proyek Strategis nasional (PSN) dimasukkan dalam tujuan, kebijakan, dan strategi. Selain itu, pada Ketentuan Umum agar memasukkan definisi Pelabuhan

Ketiga, terkait dengan peta yaitu simbol dalam Lampiran Peta disesuaikan dengan kaidah kartografi. Kemudian, agar Sumber Peta ditambahkan Peta Laut Nomor 91 dan dilengkapi tahun penerbitannya. Selain itu, agar Batang tubuh dan legenda peta agar disinkronisasikan dan pada Lampiran Peta: Kedalaman informasi diubah menjadi Ketelitian Peta.

Keempat, perlu klarifikasi terkait zona pertahanan dan keamanan (daerah latihan militer) di perairan sekitar Kendal.

Kelima, pada Lampiran Indikasi Program, kolom instansi pelaksana diubah menjadi penanggung jawab dan instansi terkait dan untuk isinya dipertajam sesuai dengan renstra Kementerian/Lembaga. Untuk tahun dalam indikasi program pada waktu pelaksanaan yang semula tahun 2035-2037 menjadi 2035–2038. Selain itu, agar memasukkan Kementerian Perhubungan dan Pelindo/BUMN dalam Indikasi Program Lampiran I.A.no 4 pada Pembangunan sarana dan prasarana sentra kegiatan transportasi laut dengan fungsi utama simpul pelabuhan laut.

Keenam, substansi RPerpres RZ KSN Kedungsepur hanya mengatur mengenai perencanaan ruang laut di perairan KSN dan ketentuan mengenai kewenangan pemberian izin tidak diatur secara rinci dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, RPerpres RZ KSN Kedungsepur dapat segera diusulkan pengajuan harmonisasi dan dilakukan penyesuaian SK PAK.

Kemudian, pada akhir rapat forum menyepakati untuk menindaklanjuti RPerpres RZ KSN Kedungsepur segera masuk proses harmonisasi dan segera ditetapkan. Tahapan yang harus dilalui yaitu  Pleno Awal Harmonisasi; konsinyasi Tim Kecil; dan  Pleno Harmonisasi yang dilanjutkan dengan  proses penetapan. (Humas DJPRL)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Terhibur (0.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments