KKP Perkuat Pengendalian Residu pada Produksi Akuakultur

44
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto

KKPNews, Jakarta – Indonesia memiliki potensi budidaya ikan yang cukup besar. Budidaya ini dapat menghasilkan produksi ikan yang besar pula. Tentunya ikan yang dihasilkan pun harus terjamin kualitas dan mutunya serta aman untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, dalam usaha menjamin keamanan produk perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jendral Perikanan Budidaya (DJPB) melakukan sosialisasi pengendalian residu dan kontaminan pada proses produksi akuakultur di Jakarta, Kamis (29/11).

Direktur Jendral Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mejelaskan bahwa seiring waktu, kebutuhan masyarakat akan ikan sebagai pangan sehat semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, subsektor akuakultur menjadi salah satu andalan. Maka tak heran, keamanan produksi sistem akuakultur menjadi salah satu perhatian penting.

“Ini bentuk tanggung jawab kita, bahwa aspek keamanan pangan harus dikedepankan untuk menjamin kesehatan masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang  Ketahanan Pangan. KKP dalam hal ini sangat berkomitmen, salah satu dengan dikeluarkannya Permen KP Nomor 39Ttahun 2015 tentang Pengendalian Residu Obat Ikan, Kimia dan Kontaminan,” ungkap Slamet dalam pertemuan tersebut.

Slamet menambahkan, hasil monitoring residu di tahun 2010 – 2018 menunjukkan hasil uji non compliant (NC) terus menurun. Selain itu menurutnya, hingga triwulan IV 2018 ini belum ditemukan adanya sampel yang mengandung residu (NC). Tak hanya itu, Slamet mengungkapkan, pada sistem monitoring residu nasional ini diketahui bahwa saat ini tingkat kepuasan  buyer pada kualitas produk perikanan Indonesia telah dicapai. Hal ini terbukti bahwa dari negara buyer belum pernah ada yang mengirimkan laporan atau surat Rapid Alert SystemfFor Food and Feed (RASFF) ke Indonesia untuk produk perikanan budidaya yang telah diekspor.

Slamet melanjutkan, bulan lalu (Oktober 2018), Tim Auditor DG Sante, Uni Eropa juga telah melakukan audit sistem mutu dan keamanan pangan di 2 provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Hasil investigasi menunjukan bahwa sebagian besar temuan tersebut tidak bersifat mayor, yang berarti lebih penyesuaian persyaratan antara regulasi nasional dengan regulasi yang berlaku di Uni Eropa. Mereka juga menyampaikan bahwa mereka mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam menyakinkan masyarakat Eropa dalam keamanan pangan produk perikanan Indonesia. (AFN)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Sedih (50.0%)
  • Takut (50.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Senang (0.0%)
  • Terhibur (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)

Comments

comments