KKP Libatkan Calon Penerima Kapal Perikanan Bantuan Pemerintah

91
Dok. Humas DJPT

KKPNews, Jakarta – Dampak dari kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan di tanah air, antara lain makin melimpahnya sumber daya ikan sehingga nelayan lebih dekat dan lebih mudah menangkap ikan.

“Untuk memanfaatkan peluang tersebut secara berkelanjutan, sebagian nelayan kecil kita dihadapkan pada keterbatasan sarana penangkapan ikan yang dimiliki untuk mengakses serta memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Untuk itu, pemerintah hadir memberikan solusi antara lain melalui program bantuan kapal perikanan yang digenjot dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M. Zulficar Mochtar.

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2018, jumlah bantuan KKP yang disalurkan tak kurang dari 2.215 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran. Bantuan tersebut diberikan kepada koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, di tahun 2019 ditargetkan tambahan bantuan kapal perikanan sebanyak 300 unit.

Perkembangan program pengadaan kapal perikanan bantuan tahun 2019 saat ini beberapa dalam proses tender dan sebagian dalam proses pembangunan di beberapa galangan/penyedia. Pembangunan kapal perikanan ini ditargetkan akan tuntas pada akhir November 2019.

Zulficar memaparkan, berbagai langkah dan terobosan pelaksanaan program bantuan kapal perikanan terus dilakukan. Salah satunya melalui pendekatan serta penerapan asas keberterimaan dan keterlibatan calon penerima dalam merencanakan dan mengadakan kapal bantuan. Asas perencanaan kapal bantuan melalui pendekatan “keberterimaan” bertujuan agar pada saat kapal diserahkan tidak ada penolakan yang diakibatkan karena kapal yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan penerima.

Pelaksanaan konkrit dari asas tersebut bertempat di galangan Ronie Marine, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah selama tiga hari pada tanggal 15-17 Agustus 2019. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) melalui Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) pada tahap pertama mengundang 30 perwakilan koperasi nelayan calon penerima penerima kapal dan perwakilan Dinas Perikanan guna melakukan uji coba melaut (sea trial) kapal bantuan yang nantinya akan diserahterimakan.

“Belajar dari pengalaman sebelumnya, agar tidak terjadi penolakan maka sejak beberapa tahun ini dilakukan uji coba terlebih dahulu oleh penerima. Kalau ada yang kurang sesuai segera dilakukan perbaikan, sehingga kapal pada saat diterima benar-benar sudah sesuai. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan sense of belonging calon penerima,” ujar Zulficar.

Keteribatan calon penerima bantuan dalam setiap tahapan pengadaan kapal yaitu mulai memilih desain kapal, mesin dan alat penangkapan ikan yang sesuai dengan kebutuhannya, sampai dengan proses pembangunan diundang ke galangan untuk melihat prosesnya, hingga sea trial. Hal ini dimaksudkan agar calon penerima bantuan benar-benar ada rasa memilki dan tercipta suasana bahwa kapal tersebut milik mereka sendiri.

“Program bantuan kapal ini manfaatnya tidak hanya dirasakan langsung oleh nelayan penerima namun banyak multiplier effect yang dibangkitkan, antara lain membangkitkan galangan kapal ikan nasional, penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi galangan dan industri pendukung seperti material, perlengkapan kapal, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting adanya transfer knowledge pembuatan kapal dengan bahan sintetis yaitu Fibreglass Reinforced Plastic (FRP),”  imbuh Zulficar.

Secara terpisah, Direktur KAPI, Goenaryo menyampaikan bahwa pengadaan kapal bantuan ini tidak hanya mengadakan fisik kapalnya saja namun sudah dilengkapi dengan dokumen kapal. Nelayan juga akan dilatih untuk mendapatkan sertifikat SKK 30/60 Mil serta keterampilan penanganan hasil tangkapan, sehingga kapal diserahterimakan langsung bisa operasional.

“Tidak hanya berhenti di situ, upaya membantu calon penerima terus dilakukan termasuk pasca serah terima kapal. Penerima akan difasilitasi dengan permodalan dan pelatihan pemeliharaan mesin maupun kapal jika terjadi kerusakan, agar penerima benar-benar mandiri,” tandasnya. (Humas DJPT)

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?
  • Senang (75.0%)
  • Terhibur (25.0%)
  • Terinspirasi (0.0%)
  • Tidak Peduli (0.0%)
  • Terganggu (0.0%)
  • Takut (0.0%)
  • Marah (0.0%)
  • Sedih (0.0%)

Comments

comments